Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST., mendorong pemerintah untuk serius melakukan penyetaraan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali, agar meningkat lebih baik, bahkan dapat tembus setara UMP Jakarta.
Situasi ini ini dilihat Bali, bukan lagi sekadar daerah pariwisata, tetapi Bali dengan masyarakat adat dan lokalnya, harus menjaga budaya dimiliki. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga hingga adat istiadat masyarakat Bali, terus meningkat setiap tahunnya. Jika UMP tidak mengalami perbaikan, dapat menggerus ekonomi masyarakat Bali. Dampaknya, generasi muda Bali, banyak memilih bekerja ke luar negeri demi menutupi kebutuhan di dalam keluarganya.
“Jadi strategi yang paling realistis biar UMP Bali bisa ngejar UMP Jakarta adalah berjuang terus tanpa henti dan pantang mundur sampai Gubernur atau Bupati/Walikota, mengambil kebijakan diskresi menambahkan biaya Upacara pelestarian adat dan budaya,” ungkap Agung Aryawan, Minggu (5/7/2026).
“Jadi Bali sebagai Pariwisata Budaya Internasional wajib menjadi faktor hitungan upah. Di samping terus mendorong dan menekan pemerintah pusat membuat formula khusus UMP/UMK untuk daerah wisata,” sambungnya.
UMP dipandang serius Agung Aryawan, dia menuturkan perjuangan UMP/UMK itu bukan cuma soal slip gaji bulan ini.
“Ini soal daya beli, biaya hidup, dan warisan ekonomi buat anak cucu kita nanti,” kata Sekretaris ARUN Bali ini.
Bagi Agung Aryawan, bilamana pemerintah tidak serius maka akan terjadi persoalan di masa akan datang, khususnya mengenai biaya-biaya pada kebutuhan rumah tangga masyarakat, daya beli masyarakat, atau bahkan masalah lapangan pekerjaan, sewa tempat berjualan, hingga masalah krusial menjaga adat dan budaya Bali di tingkatan keluarga.
“Kalau kita lihat datanya, jaraknya memang masih jauh. UMP Bali 2026: Rp3.207.459 dengan kenaikan 7,04% dari 2025. Sedangkan UMP Jakarta 2026: Rp5.729.876 dengan kenaikan 6,17%. Selisihnya sekarang lebih dari Rp2,5 juta. Ironisnya, 15 tahun lalu di 2010 UMK Bali Rp1,11 juta dan UMP Jakarta Rp1,18 juta, hampir setara. Tapi sekarang jurangnya melebar banget, padahal Bali ini ‘surga pariwisata’ dengan hotel kelas dunia, okupansi tinggi, harga properti dan biaya hidup terus naik,” tegas Gung De.
Kemudian mengapa persoalan ini penting buat masa depan anak cucu orang Bali kelak, karena KHL dan biaya hidup di Bali dari biaya sewa rumah, pangan, transportasi buat pekerja pariwisata sering lebih tinggi dari daerah lain.
“Tapi upahnya sangat disayangkan belum bisa mengejar. Bila dibiarkan, generasi selanjutnya mulai dari titik yang lebih rendah. Efek jangka panjang akan menjadikan UMP/UMK jadi dasar gaji, pesangon, sampai jaminan sosial. Ke depan jika fondasinya rendah dari awal, butuh waktu puluhan tahun buat mengejar,” tegasnya.
Ditekankan Agung Aryawan, maka itu perlu dilakukan perjuangan melawan upah murah.
“Harus kita lihat perjuangan kemerdekaan sampai puputan yang butuh waktu. Dulu butuh 350 tahun, karena setiap generasi menambahkan perjuangan dan pengorbanan. Sekarang perjuangan UMP juga gitu. Bukan demo sekali selesai. Ini negosiasi tiap tahun di Dewan Pengupahan antara pemerintah, pengusaha, serikat, dan akademisi, dengan pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan KHL,” jelasnya.
Menurut Agung Aryawan, UMP Bali 2026 memang naik paling tinggi 7,04% dibanding daerah sekitar, dan sudah di atas NTB, NTT, bahkan rata-rata Jawa kecuali Jakarta.
“Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali mengalami kenaikan sebesar 7,04% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459 per bulan. Tapi untuk menyamakan UMP Jakarta, perlu kebijakan khusus karena struktur ekonomi Bali beda, padahal padat pariwisata, tetapi justru banyak pekerja informal dan musiman,” tandasnya. PBN001
