Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali mendeklarasikan gerakan moral untuk mengawal pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Melalui sebuah Manifesto Publik yang dibacakan di Denpasar, Jumat (10/7/2026), mereka menyuarakan penolakan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran negara, politik utang, hingga proyek-proyek yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Badung, Josua Synocto Hutabarat mengatakan gerakan tersebut lahir sebagai respons atas situasi nasional yang dinilai diwarnai praktik manipulasi, keserakahan, serta penyalahgunaan anggaran dalam birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan publik semestinya menjadi instrumen untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan kekuasaan.
“Di bawah terang Firman Tuhan yang sejati, kami siap berdiri di garis depan untuk menolak budak utang dan bancakan proyek nasional, serta menuntut etika Ilahi dalam kebijakan publik,” tegas Josua saat membacakan manifesto.
Dalam deklarasi tersebut, konsorsium menyoroti sejumlah kebijakan dan program nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), hingga kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Mereka meminta seluruh kebijakan strategis dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali juga mendesak aparat penegak hukum menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Mereka menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
“Kami, Pemuda Kristen Bali, menyatakan bahwa gerakan ini adalah wadah ilmiah dan rohani yang terarah, berbobot, dan berdampak nyata. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan merajalela,” lanjut Josua.
Melalui manifesto tersebut, konsorsium juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi Bali, DPRD kabupaten/kota se-Bali, serta instansi terkait membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda Kristen, masyarakat sipil, dan kalangan mahasiswa sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik.
Selain menyerukan partisipasi publik, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pembersihan aparatur sipil negara dari praktik-praktik korupsi secara nyata dan berkelanjutan.
Dokumen tuntutan tersebut akan disampaikan langsung kepada pemerintah dan lembaga terkait sebagai bentuk pengawalan terhadap agenda reformasi birokrasi.
Sementara itu, Rektor Sekolah Tinggi Teologia Cornerstone (STTI-C), Pdt. Dr. David Henry Parera, menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan suara-suara kritis yang mampu mengawal jalannya pemerintahan.
“Kita berharap konsorsium ini terus berkembang. Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, Indonesia akan memiliki masalah. Perlu ada suara-suara kritis yang datang dari dunia kampus,” ujar Henry Parera.
Ia berharap gerakan yang dipelopori mahasiswa dan pemuda Kristen Bali itu mampu menjadi ruang edukasi sekaligus kontrol sosial yang konstruktif, sehingga nilai-nilai integritas, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PBN001/rls
