Pariwisata dan budaya di Bali berkembang pesat. Tidak saja pola hidup masyarakatnya, tetapi adat budaya terus berkembang. Orang-orang asing datang silih berganti, konsep berkebudayaan masyarakat Bali dalam memahami pariwisata menjadi bagian hidup yang tidak pernah terpisahkan.
“Menyikapi budaya orang asing untuk beradaptasi di Bali, memang perlu strategi mindset dari kita semua, untuk bagaimana caranya di kawasan kita, yang didatangi berbagai macam tamu wisatawan dengan budaya dan kultur yang berbeda-beda, agar wisatawan ini bisa mengikuti apa yang menjadi tradisi kita,” ujar I Made Wijaya, SE., selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung, diwawancara, Minggu (12/7/2026).
Baginya, berbicara adat tradisi di masing-masing desa adat, telah memiliki aturannya tersendiri, maka dresta desa adat dan desa mawicara, jelas tidak dapat disama ratakan di Bali.
“Nah, kita didatangi tamu manca negara yang kita minta mematuhi (aturan), itu memang perlu kajian khusus dan duduk bersama yang bagaimana. Misalnya, di Canggu, saya melihat hal ini kita perlu duduk bersama. Memang tidak gampang. Contohnya, tamu harus memakai helm, itu peraturan Lalu Lintas yang ada di Indonesia. Kita, harus lihat diri kita sendiri dahulu, karena yang dilihat mungkin oleh tamu itu sendiri adalah kita orang Bali yang tidak pakai helm?,” tanyanya.
“Maka, di sini perlu kajian mendalam dan sebagai putra daerah juga harus memberikan contoh. Kadang kita lihat sendiri tamu yang bandel seperti itu, jangankan di jalanan biasa, di jalan By Pass saja bisa ngak pakai helm, nanti ditanya polisi, bilang ngak tahu. Kalau kita ke Singapura, kita kena apa mau turut dengan aturan di Singapura. Mungkin masyarakat lokalnya sudah tunduk dengan aturan dibuat pemerintahnya,” kata pria yang akrab disapa Yonda ini.
“Menurut saya di Bali tidak usah terlalu ekstrem dalam hal itu, karena kawasan kita kawasan pariwisata. Mestinya, kita lihat mengapa tamu yang bermasalah di luar negeri, kenapa dengan gampang masuk ke sini, tanpa identitas dan atau paspornya mati, dan lainnya, itu yang menurut saya lebih ditekankan,” tegas Yonda.
INVESTASI LIAR
Soal investasi liar di lingkungan masyarakat dengan di danai tamu luar dan memanfaatkan masyarakat lokal, patut menjadi perhatian pemerintah.
“Investasi yang kita lihat sampai menjamah lahan-lahan persawahan. Sebenarnya yang salah itu kita, sudah tahu kawasannya itu dilindungi lalu mengapa bisa dijadikan villa. Kita mesti berkaca dengan diri kita sendiri, siapa yang salah. Investasi dari keramah-tamahan dan budaya kita, juga memberikan informasi positif ke luar negeri, oww kalau di Bali itu orang Bali tidak banyak tanya, kita wisatawan bergaul ada orang beradat kita boleh lalu lalang di sana. Tidak ada pengetatan di sana, mungkin dari ramah tamah itulah wisatawan kelas menengah bisa ke Bali,” ungkap Yonda.
Selaku Wakil Ketua II DPRD Badung, ia berharap ke depannya perlu dikemas kembali regulasi yang membuat masyarakat Bali bersatu padu, pemerintah, polisi, dan lainnya. “Mari kita merampingkan tamu-tamu yang nakal dan atau tidak memperpanjang paspor, ini kan Imigrasi sudah punya tugasnya di sana. Kami di desa adat, dengan dresta-nya menghormati wisatawan. Sampai jika ada tamu yang berkelahi, telah dibantu polisi dan pecalang di desa adat. Saya harap jangan sampai membuat efek negatif kepada pariwisata kita,” tegasnya.
WISMAN BUKA LAPANGAN KERJA
Menurut Made Wijaya, tidak dipungkiri di sekitar masyarakat para pelaku pariwisata, terdapat tamu-tamu yang bekerja di hotel, restoran, villa, dan lainnya. Profesi mereka ada sebagai manager, direktur, koki memasak, pengatur usaha wisata, dan lainnya.
“Mereka yang bekerja di Bali, bahkan mengambil alih usaha masyarakat lokal. Bekerja dari luar negeri, tetapi memiliki usaha di Bali. Nah, inilah yang patut diperketat pemerintah. Mereka bisa buka rent car, kerja di hotel bertahun-tahun, tentu saja dampaknya kue pariwisata tidak dapat dinikmati putra-putri daerah. Saya lihat karena sudah kebablasan, overtourism, daerah yang sudah dibangun tourism, tentu ada efek positif negatifnya,” tegas Yonda. *
