Ket Foto: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar, sekaligus Ketum BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons) soal kenaikan UMP Bali, Minggu (22/11/2026).
Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan, telah resmi ditetapkan Gubernur Bali Wayan Koster dan ditanda tangani pada, Kamis (19/11/2026).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons) yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, bahwa kondisi ini tidak dipungkiri akan menyentuh pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Kabupaten/Kota.
“Jadi Pemprov harus menyiapkan anggaran tambahan untuk PPPK paruh waktu dengan kenaikan UMP yang signifikan,” ujarnya Minggu (22/10/2026).
“Namun demikian, pada prinsipnya saya setuju, karena daya beli masyarakat menurun tapi biaya meningkat. Yang saya takutkan adalah dunia usaha meresponnya dengan PHK massal, karena ketidakmampuan membayar upah di masa low season dan ekonomi menurun saat ini,” imbuhnya.
Untuk diketahui, besaran UMP terbaru melonjak drastis sebesar Rp1.351.828 atau naik sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459.
Tidak saja UMP, Gubernur Koster turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus untuk sektor Hotel Bintang (sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2025) sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang diteken pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana Ke-80.
Ajus Linggih berharap agar kenaikan UMP juga harus diperhatikan mengenai perkembangan dunia usaha dan tenaga kerja di lapangan.
“Saya menghimbau dunia usaha untuk mempertahankan tenaga kerja untuk memitigasi resiko PHK massal, para pekerja untuk meningkatkan produktivitas untuk menambah daya saing, dan pemerintah untuk segera melakukan langkah2 menekan biaya hidup,” tandasnya. PBN001