Skip to main content

pilarbalinews.com

Today: 22 November 2026

UMP Bali 2027 Tembus Rp 4,55 Juta, Ajus Linggih Soroti Dampaknya bagi Dunia Usaha

Ket Foto: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar, sekaligus Ketum BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons) soal kenaikan UMP Bali, Minggu (22/11/2026).

Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan, telah resmi ditetapkan Gubernur Bali Wayan Koster dan ditanda tangani pada, Kamis (19/11/2026).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons) yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, bahwa kondisi ini tidak dipungkiri akan menyentuh pendapatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Kabupaten/Kota.

BACA JUGA  Gelar Pegadaian Media Awards 2025, Hadiah Ratusan Gram Emas Menanti Pemenang

“Jadi Pemprov harus menyiapkan anggaran tambahan untuk PPPK paruh waktu dengan kenaikan UMP yang signifikan,” ujarnya Minggu (22/10/2026).

“Namun demikian, pada prinsipnya saya setuju, karena daya beli masyarakat menurun tapi biaya meningkat. Yang saya takutkan adalah dunia usaha meresponnya dengan PHK massal, karena ketidakmampuan membayar upah di masa low season dan ekonomi menurun saat ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, besaran UMP terbaru melonjak drastis sebesar Rp1.351.828 atau naik sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459.

​Tidak saja UMP, Gubernur Koster turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus untuk sektor Hotel Bintang (sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2025) sebesar Rp4.644.907 per bulan.

BACA JUGA  Beri Efek Mental! Korban Grup Arisan Bodong Twins_SJ Geram dan Gagalkan Terduga NNS Kabur ke Jepang?

​Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang diteken pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana Ke-80.

Ajus Linggih berharap agar kenaikan UMP juga harus diperhatikan mengenai perkembangan dunia usaha dan tenaga kerja di lapangan.

“Saya menghimbau dunia usaha untuk mempertahankan tenaga kerja untuk memitigasi resiko PHK massal, para pekerja untuk meningkatkan produktivitas untuk menambah daya saing, dan pemerintah untuk segera melakukan langkah2 menekan biaya hidup,” tandasnya. PBN001

@pilar_bali_news

@pilarbalinews

Pilar Bali News