Ket Foto: Cegah kabar leliru menjelang Pemilu, JMSI Bali latih KPU Denpasar tulis berita di Aula Kantor KPU Kota Denpasar, Selasa (17/11/2026).
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali, Nyoman Adi Irawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara media massa dan lembaga resmi dalam menjaga kualitas ruang informasi publik. Keterlambatan lembaga resmi menyampaikan informasi dinilai berpotensi memicu penyebaran hoaks atau kabar keliru di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Adi saat menjadi pemateri dalam pelatihan bertajuk “Dasar-dasar Jurnalistik: Menulis Berita dan Siaran Pers” yang diikuti 34 pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Aula Kantor KPU Kota Denpasar, Selasa (17/11/2026).
”Rilis yang cepat, akurat, dan siap muat akan membantu media sekaligus melindungi publik,” ujar Adi.
Menurut Adi, arus informasi di media sosial bergerak sangat cepat sehingga kejelasan dan ketepatan waktu dari sumber resmi menjadi krusial. Ruang informasi yang dibiarkan kosong akibat lambannya respons lembaga berisiko diisi oleh informasi yang tidak terverifikasi. Sebaliknya, media membutuhkan bahan rilis yang lengkap dan jelas agar dapat diolah menjadi berita yang akurat bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti kualitas siaran pers sejumlah lembaga yang dinilai masih terlalu seremonial.
”Banyak siaran pers lembaga hanya berisi siapa hadir dan acara apa yang digelar. Berita itu menjawab apa dampaknya bagi publik. Dan agar diminati pembaca, berita perlu dikemas dengan penulisan yang menarik,” kata Adi.
Dalam sesi pelatihan tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai lima unsur nilai berita, yakni aktualitas, kedekatan, dampak, keterkenalan, dan human interest. Adi juga memaparkan teknik penulisan berpola piramida terbalik dengan menempatkan informasi paling penting di awal tulisan, diikuti rincian penjelasan, kutipan utama, data pendukung, serta latar belakang.
Selain aspek teknis penulisan, Adi mengingatkan penerapan etika jurnalistik dan kehati-hatian dalam verifikasi data. Ketepatan nama, angka, dan jabatan wajib merujuk pada dokumen resmi. Khusus bagi jajaran KPU sebagai penyelenggara pemilu, prinsip netralitas juga harus dijaga agar informasi tidak condong pada partai politik atau peserta pemilu tertentu.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, menyatakan pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi kepemiluan yang lugas dan mudah dicerna warga.
”Warga berhak dan perlu tahu informasi pemilu. Karena itu, pegawai kami harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan bahasa birokrasi,” tuturnya.
Sekar berharap materi yang diperoleh selama pelatihan dapat langsung dipraktikkan oleh jajaran sekretariat dalam menyusun berita maupun siaran pers untuk kebutuhan publikasi resmi KPU Kota Denpasar.