Skip to main content

pilarbalinews.com

Today: 22 November 2026

UMP Bali 2027 Naik Drastis 42 Persen, Adi Susanto: Jangan Sampai Berujung PHK

Ket Foto: I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., tanggapi UMP Bali naik 42 Persen. Pengusaha minta kebijakan disesuaikan dengan kemampuan bisnis dan ingatkan risiko PHK, Minggu (22/11/2026).

Ketua Yayasan Widhi Sastra Nugraha I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH., telah mencermati dan menghormati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mengalami peningkatan.

Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya resmi menandatangani kenaikan UMP Bali pada, Kamis (19/11/2026), di mana menetapkan UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan,

“Sebagai pelaku usaha di Bali, kami menghormati dan berkomitmen untuk patuh terhadap regulasi ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah, termasuk kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali. Bagi perusahaan yang memiliki kapasitas finansial memadai, penyesuaian struktur upah ini tentu menjadi kewajiban yang harus dijalankan,” ujar Adi Susanto, dikonfrimasi Minggu (22/11/2026).

Bagi Adi Susanto, perusahaan di Bali tentu saja memandang karyawan/ti sebagai aset terpenting perusahaan dan menunjang kinerja perusahaan masing-masing di masa depan.

“Di mana ketika kesejahteraan mereka terpenuhi dengan baik, hal itu akan berbanding lurus dengan peningkatan semangat kerja dan produktivitas bisnis,” terangnya.

Adi Susanto menekankan penerapan kebijakan kenaikan UMP ini perlu disikapi secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi riil dan kemampuan finansial masing-masing pelaku usaha.

“Jadi tidak semua sektor dan skala bisnis memiliki daya tahan yang sama. Diperlukan ruang dialog serta skema penyesuaian yang realistis agar kebijakan ini tidak justru menjadi beban berat yang berujung pada efisiensi ekstrem maupun ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di kemudian hari,” tegasnya.

BACA JUGA  Pengalaman Tidak Terlupakan, 5K dan 10K di Mobil Run The Island dengan Sentuhan Lifestyle Premium

Untuk diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan.

Tercatat resmi besaran UMP terbaru tersebut melonjak drastis sebesar Rp 1.351.828 atau naik sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali tahun 2026 yang berada di angka Rp 3.207.459.

​Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus untuk sektor Hotel Bintang (sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2025) sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

​Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang diteken pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana Ke-80.

​Aturan pengupahan baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

​Akomodasi Aspirasi Serikat Pekerja dan KHL
​Penetapan UMP Bali 2027 merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Parjiman Apresiasi Peran Media Massa, Publikasi Program OJK Bali

​Dalam mengambil keputusan, Koster turut memperhatikan aspirasi langsung dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.

​Serikat pekerja meminta agar penghitungan UMP Bali menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan tidak memakai formula pengupahan. Adapun besaran KHL Bali untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 5.604.481.

​Dengan penetapan UMP sebesar Rp 4.559.287, rasio pemenuhan terhadap KHL tahun 2027 mencapai 81,35 persen atau masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan rasio tahun 2026 yang hanya sebesar 61,54 persen (UMP Rp 3.207.459 berbanding KHL Rp 5.253.107).

​Berlaku untuk PPPK hingga Pekerja Pariwisata
​Melalui keputusan tersebut, Koster menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan UMP 2027 dengan penuh tanggung jawab.

​Kenaikan upah yang progresif ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta para pekerja di sektor pariwisata.

​Dengan bertambahnya pendapatan, daya beli masyarakat terhadap produk konsumsi diharapkan ikut terdongkrak sehingga mendorong kesejahteraan pekerja secara niskala-sakala serta memacu produktivitas kerja. PBN001

@pilar_bali_news

@pilarbalinews

Pilar Bali News