Ket Foto: OJK Bali tekankan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga akhir Maret 2026, tetap terjaga solid, Kamis (4/6/2026).
Stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga akhir Maret 2026, tetap terjaga solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global dan domestik.
“Kinerja IJK tersebut turut menjadi penopang ketahanan perekonomian Provinsi Bali, yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,58 persen yoy pada kuarter pertama Tahun 2026,” ungkap Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman, dalam rilis diterima awak media, Kamis (4/6/2026).
Dijelaskan Parjiman bahwa capaian tersebut mencerminkan sinergi yang positif antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Provinsi Bali, secara keseluruhan.
OJK Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas IJK agar tetap resilient dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang ada.
“Kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Bali posisi Maret 2026 tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45 persen yoy menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01 persen yoy). Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19 persen yoy menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26 persen yoy),” terangnya.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92 persen yoy (Maret 2025: 16,24 persen yoy).
Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali. Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,25 persen yoy.
Menurut Parjiman bahwa berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25 persen kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53 persen yoy (Maret 2025: 4,94 persen yoy).
Penyaluran kredit UMKM tersebut didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 41,73 persen (tumbuh 9,75 persen yoy) dan segmen usaha kecil sebesar 37,67 persen (tumbuh 1,01 persen yoy).
“Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,33 persen (tumbuh 4,28 persen yoy) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,15 persen (tumbuh 1,25 persen yoy). Di sisi lain, dilihat dari pertumbuhan nominal kredit, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum mencatatkan penambahan nominal terbesar yaitu Rp2,07 triliun (tumbuh 15,35 persen yoy),” terang Parjiman.
Pertumbuhan yang signifikan tersebut mencerminkan sektor pariwisata Bali yang terus menguat dan mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan.
Sementara itu, penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 7,00 persen yoy mencapai Rp206,21 triliun (Maret 2025: 10,47 persen yoy). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,64 triliun.
“Fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Maret 2026 tercatat sebesar 58,51 persen (Maret 2025: 59,06 persen). Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,56 persen lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025: 3,10 persen). Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,77 persen (Maret 2025: 2,17 persen),” terang Parjiman.
Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,12 persen (Maret 2025: 11,62 persen).
Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,58 persen dan 33,84 persen, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.
Perkembangan Sektor Pasar Modal Jumlah investor Pasar Modal di Provinsi Bali masih tetap menunjukkan pertumbuhan double digit dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.
Pada Maret 2026, jumlah investor di Provinsi Bali mencapai 392.841 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 29,67 persen yoy (Maret 2025: 21,45 persen yoy).
Pertumbuhan tertinggi secara tahunan tercatat pada SID Saham yang tumbuh 31,97 persen yoy. Sementara itu, nilai kepemilikan saham mencapai Rp7,95 triliun atau tumbuh 48,40 persen yoy (Maret 2025: 12,59 persen yoy).
Sementara itu, Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Bali posisi Maret 2026 mencapai Rp12,06 triliun, termoderasi -1,17 persen yoy (Maret 2025: 8,95 persen yoy).
Namun demikian, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,54 persen (Maret 2025: 1,03 persen).
Penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp118,42 miliar atau tumbuh sebesar 27,58 persen yoy (Maret 2025: 3,94 persen).
Kualitas pembiayaan juga tetap terjaga, tercermin dari NPF yang berada pada level rendah dan terkendali yaitu sebesar 1,07 persen (Maret 2025: 1,19 persen).
Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Fintech peer to peer lending juga masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan mencapai 35,64 persen yoy, yakni sebesar Rp2,25 triliun (Maret 2025: 57,64 persen yoy).
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pembiayaan, Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP 90) Fintech peer to peer lending posisi Maret 2026 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,35 persen (Maret 2025: 1,12 persen), namun masih dalam rentang yang terkendali dan di bawah nasional yang sebesar 4,52 persen.
