Ket Foto: Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Wijaya, SE., menyoroti masalah infrastruktur di tengah perkembangan pariwisata di Bali, Senin (24/8/2026).
Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Wijaya, SE., menilai perkembangan pariwisata Bali, bak gula direbut semut. Pulau Bali yang cantik dan indah dengan ragam kultur budaya menjadi primadona seluruh dunia.
Pilihan lainnya, Bali menjadi tempat mencari lapangan pekerjaan bagi saudara di luar Bali. Ladang pekerjaan yang sulit di daerah asal, memaksa masyarakat luar memilih Bali sebagai prioritas tujuan mencari rejeki. Mereka bekerja sesuai porsinya, demi memperoleh uang untuk keluarganya.
Dampaknya, kepadatan penduduk, pembangunan fisik, kemacetan, tindak kriminalitas, sexs bebas, narkotika, tidak bisa dilepaskan dari akulturasi budaya luar yang masuk ke Bali.
Pulau Bali tidak salah, hanya saja individu yang ingin meraup keuntungan lebih menilai Bali hanya sebagai ladang “Cuan”. Mereka tidak akan memikirkan sisi lain dari upaya masyarakat yang mencintai Bali, untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kultur turun temurun.
“Memang dampak dari pariwisata itu, kalau terjadi pelanggaran, ya sudah tentu tugas kita membina. Kalau di adat, kami di desa adat, ada juga pemerintah, kepolisian. Kan begitu, sama-sama membina. Sedangkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, membuat suatu regulasi atau peraturan yang berdampak untuk masyarakat di wilayahnya. Kalau sudah ada peraturan dibuat, ya saya berharap agar itu tegakkan dengan benar. Ayo kita bersama-sama menjaga Bali yang kita cintai ini,” ujar Made Wijaya, yang akrab disapa Yonda ini, Senin (24/8/2026).
Yonda yang juga politisi Partai Gerindra ini menekankan pemangku kepentingan Bali, menyangkut masalah pariwisata agar dipikirkan efek jangka panjang masalah infrastruktur yang cenderung masif, pembangunan hotel, pembangunan villa di daerah hutan, bukit atau jalur hijau. Bali juga mesti memikirkan sumber energi baru, kebutuhan air bersih di daerah kering, antisipasi listrik padam, ketertiban saat hari Raya Nyepi, dan persoalan vital lainnya.
“Kalau pariwisata berkembang, hasil dari pariwisata itu sebenarnya minimal 60% infrastruktur dibangun. Seperti pemerintah pusat menyarankan sekarang bahwa PAD atau APBD dari pemerintah, APBD yang dikelola itu kan sudah diatur ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Pemerintah sudah setiap kabupaten/kota, provinsi yang ada di seluruh Indonesia ini kan sudah diatur oleh pemerintah sekarang untuk meningkatkan infrastruktur, apalagi kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata tidak boleh tidak dibangun infrastruktur yang baik. Step by step, ya terkonsentrasi dengan aturan pengalokasian persentase. Saya setuju memang harus infrastruktur yang menjadi paling utama. Nanti pun citra juga kepada tamu nanti,” tegas Yonda.
Yonda mengambil contoh pariwisata di Kuta Selatan, sangat ramai lalu lintas wisatawan. Ia harap jangan sampai ada jalan raya yang tidak terawat atau rusak.
“Iya, satu contoh infrastruktur, kawasan pariwisata di Kuta Selatan dan Uluwatu, itu supaya tidak ada jalan yang compang-camping dan harus ada toilet bersih. Harus terkonsentrasi untuk penyelesaian itu lebih baik. Kedua, kita lihat di Nusa Penida, pariwisata Nusa Penida kan berkembang pesat. Apa yang diprotes oleh wisatawan? Ya jalannya,” tegasnya.
Pihaknya berharap pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah terkait berkoordinasi dengan provinsi, dan berkoordinasi dengan pusat.
“Sebenarnya Pemerintah pusat juga punya kewajiban kan dari dana DAU yang diturunkan. Itu yang saya sampaikan bahwa infrastruktur pariwisata yang sudah menghasilkan pariwisata dengan baik, ya wajib untuk dilakukan pembenahan dan pembangunan di bidang itu. Kalau di Bali Selatan sendiri, seperti lampu-lampu penerangan, toilet itu memang masih belum maksimal? Iya kan memang kita tahu sendiri, lampu-lampu yang kemarin kan dari kabel diganti ke sinar matahari. Nah, kemarin ada panel-panel yang kurang bagus diuji coba dan saya tidak tahu juga kenapa kok lama. Melalui teknologi canggih sekarang ini. Seperti di jalan tol tidak ada kabel kan, semua dari tenaga matahari,” pungkasnya.
“Kenapa kok ada panel yang susah dicari? Maka dengan fungsi kontrol saya, pada prinsipnya jika melihat ada keluhan masyarakat soal mati lampu. Kalau di luar negeri, di daerah maju, yang perlu kita tiru. Satu hari ada laporan, minimal besoknya sudah selesai. Inilah tradisi kita. Apa sebabnya? Kita kan menginginkan cepat itu. Kok tidak bisa cepat dilaksanakan? tanya Yonda.
Bagi Yonda, jangan ada ada alasannya panelnya belum ketemu untuk memperbaiki lampu yang rusak di jalan.
“Berarti ini masalah kebijakan ya, ini kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh bagian dari pemerintah terhadap penanganan di lapangan. Masyarakat pasti melihat dan memohon supaya lebih cepat tertangani,” tutupnya. PBN001
