Bertepatan dalam momentum May Day 2026, diadakan diskusi publik dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali di Wantilan DPRD Bali, Rabu (29/4/2026).
Melalui peringatan hari buruh internasional ini, disoroti memburuknya kondisi kerja dan meningkatnya kerentanan status kerja di industri pariwisata, terutama sektor akomodasi, hotel, dan restoran.
Diketahui sektor penopang utama ekonomi Bali ini dinilai masih diwarnai persoalan ketenagakerjaan, seperti ketidakpastian kerja, sistem kerja eksploitatif, serta minimnya jaminan keberlangsungan kerja bagi pekerja lokal.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, SH., mengatakan tetap komitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Serikat Pekerja dan Aliansi Mahasiswa.
“Terhadap diskusi ini menjadi ruang evaluasi penting atas implementasi regulasi ketenagakerjaan di tengah pesatnya industri pariwisata Bali,” ujar Dewa Mahayadnya, di dampingi Sekretaris DPRD Provinsi Bali Ketut Nayaka, SH., MH.
Kegiatan ini dihadiri pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Denpasar, Aliansi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, mahasiswa, serta undangan lainnya.
Kehadiran jajaran eksekutif diharapkan mempercepat koordinasi untuk memperkuat perlindungan dan memastikan hak pekerja Bali terpenuhi secara adil dan manusiawi.
Di akhir acara, Sekretaris FSPM dan perwakilan mahasiswa menyerahkan dokumen aspirasi kepada Ketua DPRD Bali dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali. PBN001
