Pemkot Denpasar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD ), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026, Rabu (24/6/2026) di Aston Denpasar Hotel & Convention Center.
Kegiatan ini turut bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar dalam rangka penguatan sinergi dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam arahannya menekankan capaian pembangunan Kota Denpasar perlu terus didukung oleh stabilitas harga, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi digital layanan publik.
“Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga pasokan pangan, memperkuat pemantauan harga, serta meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, BPS, OJK, perbankan, dan perangkat daerah terkait,” tegas Jaya Negara.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menyoroti bahwa Kota Denpasar memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Provinsi Bali.
“Kondisi tersebut mendorong tingginya permintaan pangan, baik dari penduduk, wisatawan, maupun mobilitas masyarakat. Pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 3,19% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi. Namun demikian, sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang me rah, serta komoditas hortikultura tetap perlu menjadi perhatian,” terangnya.
Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pasar murah, penguatan peran Perumda sebagai pemasok dan offtaker, koordinasi dengan Bulog dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan data harga dan stok, serta komunikas i publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kuningan dan periode libur sekolah.
Selain pengendalian inflasi, Ronald juga menyoroti capaian positif digitalisasi daerah Kota Denpasar, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94,0% pada Semester II 2025 serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi 19 menjadi 10 Se-Jawa Bali.
Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account , EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta advisory dalam mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menyampaikan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
“Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada tahun 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Ida Bagus Alit Adi Merta.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali Simon Melkisedek menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali.
“Per 23 Juni 2026, Bulog Kanwil Bali memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, dan jagung. Maka itu, dengan ketahanan stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 10 bulan,” kata Simon.
Simon juga menekankan Bulog juga terus memperkuat penyerapan gabah atau beras petani, penyaluran bantuan pangan, distribusi Minyakita, serta penyaluran beras SPHP untuk mendukung keterjangkauan harga masyarakat.
Ditambahkan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar I Made Juli Ardana, pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 0,50% secara bulanan, 1,56% secara tahun kalender, dan 3,19% secara tahunan.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan biaya pendidikan SMA. Dari sisi bulanan, tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh beras, pepes, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit, sementara beberapa komoditas, seperti canang sari, daging ayam ras, emas perhiasan, pepaya, dan labu siam memberikan andil deflasi,” tandasnya. PBN001
