Ket Foto: RAPBD Badung 2027 Dibahas, Kekurangan Guru dan Layanan Kesehatan Jadi Perhatian DPRD Badung, Selasa (3/11/2026).
Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Badung, untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Badung, Selasa (3/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana ini melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pertemuan tersebut membahas evaluasi kendala pelayanan publik sekaligus rencana program kerja mendatang.
”Kami mendengarkan pemaparan dari masing-masing perangkat daerah terkait program kerja tahun 2027 dan juga apa yang menjadi kendala-kendalanya,” kata Graha di DPRD Badung.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut. Berdasarkan pemaparan Dinas Pendidikan, Kabupaten Badung masih mengalami kekurangan tenaga pendidik dalam jumlah yang cukup besar.
Graha menjelaskan, pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah, tetapi juga terbentur regulasi pemerintah pusat terkait mekanisme perekrutan dan status tenaga guru.
”Karena itu, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu hal yang perlu dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Selain pendidikan, dewan menyoroti efektivitas aplikasi pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan. Komisi IV menilai tingkat pemanfaatan aplikasi dan jumlah laporan masuk masih belum sebanding dengan total populasi penduduk Badung.
DPRD Badung mendorong Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan tersebut. Jika diperlukan penyesuaian program atau alokasi, Dinas Kesehatan diminta berkoordinasi dengan Bupati selaku pemegang kuasa anggaran.
Terkait sisa kebutuhan program yang belum terakomodasi pada RAPBD 2027, Komisi IV membuka peluang untuk membahasnya kembali pada mekanisme anggaran perubahan.
”Fungsi kami adalah legislasi dan pengawasan. Kalau memang ada program yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat, tentu akan kami kawal sesuai kewenangan DPRD,” tutur Graha. PBN001
