Skip to main content

pilarbalinews.com

Today: 21 November 2026

UMP Bali 2027 Naik Signifikan, Gubernur Koster Tetapkan Rp 4.559.287 per Bulan

Ket Foto IST: Gubernur Koster menetapkan UMP Bali 2027 melonjak 42,15 Persen menjadi Rp 4,55 Juta.

Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan.

​Tercatat resmi bahwa besaran UMP terbaru tersebut melonjak drastis sebesar Rp 1.351.828 atau naik sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali tahun 2026 yang berada di angka Rp 3.207.459.

​Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus untuk sektor Hotel Bintang (sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2025) sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

​Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027 yang diteken pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana Ke-80.

BACA JUGA  763 Layangan Ramaikan Denpasar Kite Festival Ke-10 di Pantai Mertasari Sanur

​Aturan pengupahan baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

​Akomodasi Aspirasi Serikat Pekerja dan KHL
​Penetapan UMP Bali 2027 merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

​Dalam mengambil keputusan, Koster turut memperhatikan aspirasi langsung dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.

​Serikat pekerja meminta agar penghitungan UMP Bali menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan tidak memakai formula pengupahan. Adapun besaran KHL Bali untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 5.604.481.

​Dengan penetapan UMP sebesar Rp 4.559.287, rasio pemenuhan terhadap KHL tahun 2027 mencapai 81,35 persen atau masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan rasio tahun 2026 yang hanya sebesar 61,54 persen (UMP Rp 3.207.459 berbanding KHL Rp 5.253.107).

BACA JUGA  Pengalaman Mewah dan Modern, Menginap di FOX Hotel Jimbaran Beach Bali

​Berlaku untuk PPPK hingga Pekerja Pariwisata
​Melalui keputusan tersebut, Koster menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan UMP 2027 dengan penuh tanggung jawab.

​Kenaikan upah yang progresif ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta para pekerja di sektor pariwisata.

​Dengan bertambahnya pendapatan, daya beli masyarakat terhadap produk konsumsi diharapkan ikut terdongkrak sehingga mendorong kesejahteraan pekerja secara niskala-sakala serta memacu produktivitas kerja. PBN001

@pilar_bali_news

@pilarbalinews

Pilar Bali News