Ket Foto Ist: Kopi Arabika Kintamani membuka jalan kredit karbon Agroforestri di Indonesia, di Kintamani, Kamis (19/11/2026).
Kebun kopi Arabika di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, resmi diajukan sebagai proyek percontohan serapan kredit karbon berbasis agroforestri pertama di Indonesia.
Usulan tersebut kini tengah diproses melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM), sebuah inisiatif kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui transfer teknologi rendah karbon.

Senior Advisor JCM Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dicky Edwin Hindarto mengatakan, secara nasional sudah ada 68 proyek karbon yang berjalan.
Namun, seluruhnya masuk kategori non-kehutanan dan non-agroforestri.
”Kalau agroforestri baru ada beberapa, dan Desa Catur ini yang pertama mengajukan proposal,” ujar Dicky saat meninjau lokasi di Kintamani, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dicky, tanaman kopi Arabika Kintamani memiliki potensi besar dalam menyerap karbon dioksida (CO2) dan mengubahnya menjadi oksigen (O2).
Kendati demikian, usulan yang diajukan oleh Coop Coffee Foundation bersama petani setempat masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum disetujui.
Pengusul wajib melakukan pengukuran baseline (garis dasar) emisi, menyusun dokumen data proyek, serta menjalani verifikasi faktual di lapangan oleh tim JCM.
Dicky menegaskan terdapat tiga syarat utama agar sebuah lahan dapat ditetapkan sebagai kawasan kredit karbon:
1. Permanen dan berkelanjutan: Lahan harus dipertahankan dalam jangka panjang dan bebas dari ancaman alih fungsi untuk kepentingan ekonomi lain yang dapat menurunkan nilai serapan karbon;
2. Terukur secara ilmiah: Harus ada kajian dan metodologi transparan untuk menghitung besaran nilai serapan karbon secara akurat;
3. Kejelasan hak kepemilikan (carbon ownership): Pembagian manfaat ekonomi dari nilai karbon antara masyarakat petani, lembaga, dan perusahaan harus dirumuskan secara transparan sejak awal.
”Saat ini masih dalam rangka pengajuan proposal ke Kemenko Perekonomian yang mengoordinasikan dengan tujuh kementerian lain,” kata Dicky.
Program Manager Blended Finance Scheme Coop Coffee Foundation, Sascha Poespo menjelaskan, ekosistem kopi organik di Desa Catur sudah menerapkan prinsip ramah lingkungan. Sekitar 70 persen pengelolaan kebun kopi di wilayah tersebut dikerjakan oleh petani perempuan.
Siklus pertanian yang diterapkan dimulai dari pengolahan sampah organik menjadi pupuk, hingga pemanfaatan limbah panen kopi menjadi biochar (arang hayati) untuk menyuburkan tanah sekaligus mengikat karbon.
”Karbon tidak terjadi begitu saja, harus ada aktivitas perawatan di lahan tersebut. Di balik kopi berkualitas, ada kerja keras petani yang berkontribusi pada serapan karbon,” tutur Sascha.
Sementara itu, Perbekel (Kepala Desa) Catur, I Wayan Sukarata menyambut baik masuknya skema kredit karbon tersebut. Selama ini, petani di desanya telah mendapatkan pendampingan budidaya serta bantuan bibit kopi dari pemerintah maupun mitra lembaga.
”Kami menyambut baik kerja sama dengan berbagai pihak yang memberikan manfaat nyata bagi pemberdayaan petani kopi di Desa Catur,” kata Wayan Sukarata. PBN001