Ket Foto: Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pemanfaatan PLTS Atap di masyarakat memiliki manfaat lebih baik di masa depan, hemat biaya dan ramah lingkungan, Selasa (14/7/2026).

Indonesia Solar Summit (ISS) 2026, mengambil tema: From Ambition to Action, Strengthening the Solar PV Ecosystem to Support Energy Sovereignty, Selasa (14/7/2026) di The Meru Sanur.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan meskipun pemanfaatan PLTS di Bali masih sedikit, tapi ia memberikan dukungan terhadap kegiatan ISS, dalam pemanfaatan energi surya.

“Saya sangat mengapresiasi acara ini. Alam bersih adalah berkah bagi kita semua, kalau alam kotor dan udara kotor akan mengganggu kehiduap masyarakat. Maka, pembangunan PLTS di Bali saya lakukan dengan satu visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, di mana keberadaan Bali sebagai pulau yang kecil harus dimanajemen dengan baik,” katannya dalam sambutannya.

Wilayah di Bali, NTT, dan NTB, memiliki potensi PLTS karena potensi panasnya, investasi energi surya di masa depan akan memperluas akses energi hijau. PLTS juga dapat menyasar atap hotel, rumah warga, sampai lahan khusus.

“PLN tentu harus mendukung rencana ini, apalagi ada potensi 100.000 Mega Watt ke depannya dari PLTS yang akan dirancang. Itu kan harus dipercepat. Bali siap melaksanakan, gass pol. Kalau sekarang disebut mahal (PLTS), siapa bilang mahal? Dulu itu memang mahal, sekarang sudah ada pihak ketiga yang mau investasi, dia yang beli panel, memasang, dan keuntungan dibagi hasil,” terangnya.

Sejauh ini, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan. Tahun 2021, Indonesia hanya memanfaatkan 0,3% dari potensi energi terbarukan yang mencapai 3.7 TW, lalu terdapat kapasitas energi baru terbarukan sebesar 333 GW, yang tersedia langsung dan menguntungkan ekonomi Indonesia.

“Memang kabel bawah laut menurut saya ngak bagus, bisa saja rusak, meledak atau mengalami tabrakan sesuatu. Harus mandiri energi, sehingga Bali bisa memanfaatkan energi yang bersih, kalau fosil pasti dia mengeluarkan asap. Alam yang bersih menjadi modal hidup manusia. Bali harus menuju mandiri energi, ngak boleh lagi pakai energi fosil, entah itu batubara atau lainnya,” tuturnya dalam sambutan.

Koster menegaskan sejatinya tidak ada alasan terlambat dalam pemanfaatan PLTS Atap di masyarakat. Meski di lapangan masih perlu edukasi ke masyarakat, hingga penggunaan PLTS itu sendiri.

“Menteri ESDM dan PLN, sekarang sepakat untuk Bali Energi Bersih. Sampai (target) Tahun 2031. PLTS Atap ini harus di clear-kan, menteri ESDM dan PLN harus selesaikan kebijakannya. Harusnya sudah langsung aksi ini, tapi mungkin ini ngak mulus juga. Jadi PLN ini harus clear kebijakannya untuk berikan manfaat penggunaan energi surya. Kita lakukan percepatan, toh ini tidak merugikan negara,” bebernya.

“Kalau Bali bisa menerapkannya dengan baik, maka citra pariwisata akan meningkat. Saya ngak mau lama-lama atau seminar terus. Mesti tancap gas kita ini,” sambungnya tegas.

Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif dan CEO dari Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan Indonesia ke depan agar dapat membangkitkan energi surya, apalagi target 100.000 Giga Watt menjadi tantangan tersendiri.

“Dibutuhkan aksi, kita membahas aksi dengan memperkuat ekosistemnya. Terkait dengan pembiayaan, pengguna,  divisi dan lainnya menjadi suatu ekosistem. Kami berharap implementasi di tingkat daerah, itu bisa dipercepat. Contohnya, di Bali untuk target Net Zero pada 2045 dan Bali Energi Bersih, merupakan bentuk nyata. Termasuk menjadikan Nusa Penida, sebagai Low Emission Zone (LEZ) atau area perkotaan yang membatasi akses kendaraan bermotor beremisi tinggi. Di mana Nusa Penida, sebagai wilayah dengan energi baru terbarukan 2030. Bahkan, maunya Pak Gubernur 2029, ya kita kejar. Sebab, di Nusa Penida memiliki potensi PLTS Atap yang cukup besar, sekitar ada 11 Mega Watt. Kami harapkan juga bisa menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 12 MW di Nusa Penida, hal ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Gubernur,” tegasnya.

Ditegaskan Fabby, melonjaknya permintaan korporasi terhadap energi baru terbarukan, langkah ini akan menarik minat perusahaan baru ke Indonesia, karena pusat-pusat bisnis akan terhubung dengan kawasan yang kaya akan sumber energi terbarukan.

“Sejauhnya, di Nusa Penida saja, ada kolaborasi dengan PLN. Kami mencoba mendorong ada investasi ke sana, membangun PLTS skala besar dan baterainya. Termasuk pembangunan PLTS Atap di bangunan-bangunan komersial, khususnya hotel dan restoran. Bali Net Zero Emission (NZE) pada Tahun 2045, di mana artinya energi fosil saat itu harus digantikan dengan energi baru terbarukan. Kami mengoptimalkan atap untuk energi surya dan saya yakin Bali akan memiliki potensi besar ke depannya,” katanya.

####

Penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 hari pertama, IESR turut merilis laporan kajian ‘Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia’, yang menyoroti Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun industri surya terintegrasi.

Namun, peluang ini tidak akan optimal jika pasar domestik masih terbatas, regulasi masih berubah-ubah, dan rantai pasok dalam negeri belum terintegrasi.

Indonesia perlu memastikan program PLTS nasional, termasuk target PLTS 100 GW, dapat menjadi pengungkit untuk memperkuat industri dalam negeri.

“Kami menekankan bahwa pengembangan industri PLTS dalam negeri membutuhkan pembenahan di empat aspek utama, yaitu pasar, kapasitas industri, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Dari sisi pasar, pemerintah perlu memperbesar penyerapan produk PLTS lokal melalui pengadaan yang jelas, konsisten, dan bankable. Dari sisi industri, Indonesia perlu mempercepat pengembangan kapasitas produksi yang lebih terintegrasi, termasuk wafer dan polysilicon. Dari sisi SDM, diperlukan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi PLTS generasi terbaru. Sementara dari sisi riset, Indonesia perlu memperkuat pusat inovasi dan kerja sama antara pemerintah, industri, kampus, dan lembaga riset,” tegas Fabby. 

IESR menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan percepatan perizinan. Aturan TKDN yang berubah-ubah dan proses insentif yang panjang dapat mengurangi kepastian bagi investor dan produsen.

Pemerintah perlu membuat aturan yang lebih stabil, transparan, dan mendukung peningkatan kapasitas industri secara bertahap, tanpa menghambat percepatan pembangunan PLTS.

Melalui peta jalan yang disusun IESR, pengembangan industri PLTS Indonesia perlu dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek hingga 2030, Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi modul dan sel surya, mempercepat perizinan, dan menyiapkan pembiayaan campuran untuk investasi manufaktur.

Jangka menengah hingga 2040, Indonesia perlu mulai mengintegrasikan produksi wafer dan polysilicon. Kemudian, jangka panjang hingga 2060, Indonesia perlu mengembangkan teknologi surya generasi baru, memperkuat riset nasional, serta membangun sistem daur ulang modul surya

ISS 2026 menganugerahkan Solar Awards kepada  pemerintah daerah, universitas dan industri yang konsisten memajukan energi surya di Indonesia. Pada kategori pemerintah daerah, Solar Awards diraih oleh Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, penghargaan diberikan kepada Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk kategori universitas atas komitmen pengembangan kurikulum dan riset serta pemanfatan energi surya.

Sementara itu, Danone Indonesia meraih penghargaan pada kategori industri atas konsistensinya melakukan upaya dekarbonisasi operasional dengan PLTS. 

IESR telah menyelenggarakan Indonesia Solar Summit (ISS) setiap tahun sejak 2022. Edisi kelima ISS pada 2026 terselenggara atas kerja sama IESR dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional serta Pemerintah Provinsi Bali, dan didukung oleh Climate Group RE100, iForte Energy, dan Greenvolt Power.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal mengatakan saat ini NTB telah memiliki empat PLTS skala 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Selain itu, pemanfaatan PLTS skala kecil juga sudah berjalan di sejumlah desa di Lombok, termasuk di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa NTB tidak memulai dari nol, tetapi sudah memiliki pengalaman awal dalam pengembangan dan integrasi PLTS ke sistem kelistrikan daerah. 

“Kami juga siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW dengan mengambil peran bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan dari sisi pasokan dan permintaan listrik, agar pengembangan PLTS ini terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional,” tegas Lalu. 

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemanfaatan potensi energi surya di NTT hanya membutuhkan modal, teknologi, mitra dan kebijakan pusat yang terus pihaknya dorong. Dengan potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dan radiasi matahari 4,8–5,1 kWh/m²/hari, NTT memiliki modal alam yang kuat untuk mempercepat pemanfaatan energi surya tersebut. 

“Karena itu, pengembangan PLTS di NTT perlu diarahkan sebagai strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah. PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini rentan terhadap pasokan BBM dan biaya listrik tinggi. Lebih jauh, energi surya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM, dan pariwisata,” demikian Emanuel dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026. PBN001