Ket Foto: Keamanan wisatawan di Badung disorot, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung dorong SatPol PP diperkuat, Jumat (13/11/2026).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, S.P., M.Si., menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di destinasi pariwisata premium Kabupaten Badung, seperti kawasan Kuta, Kuta Selatan, dan Kuta Utara, Jumat (13/11/2026).
Menurut Puspa Negara, sejumlah persoalan krusial masih kerap terjadi dan mengganggu kenyamanan wisatawan maupun warga setempat.
Masalah tersebut meliputi aksi pencopetan, penjambretan, penipuan oleh money changer liar, hingga pelanggaran parkir sembarangan di atas trotoar.
”Kita mengalami beberapa persoalan di destinasi utama kita, terutama menyangkut masalah keamanan dan ketertiban umum. Sering terjadi copet, jamret, penipuan money changer liar, parkir sembarangan, parkir di atas trotoar, kemudian juga apa, ancaman-ancaman lainnya yang mengganggu kenyamanan wisatawan dan warga,” ujar Puspa Negara, ditemui awak media di ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung.
Puspa Negara menjelaskan, kawasan pariwisata di Badung bergerak selama 24 jam penuh dan aktivitasnya justru semakin meningkat pada hari libur atau akhir pekan. Namun, kondisi ini kerap berbenturan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang libur pada akhir pekan.
Akibatnya, tidak ada pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang berjalan optimal pada saat hari libur. Guna mengatasi hal tersebut, Puspa Negara mengusulkan agar unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata dapat menerapkan sistem sifting layaknya di sektor swasta.
”Sehingga unit-unit yang bersentuhan langsung dengan sektor pariwisata agar bekerja 24 jam dengan sifting seperti di swasta. Jadi ada yang pagi, siang, malam sampai pagi, sehingga supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan kepariwisataan kita bisa diantisipasi atau dimitigasi,” tegas pria asal Legian Kelod, Badung ini.
Kendaraan Operasional Pol PP Dinilai Tidak Layak
Selain pengawasan pariwisata, Puspa Negara juga menyoroti kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai garda terdepan penegak peraturan daerah, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Ia mengungkapkan hampir setiap malam terjadi gesekan di kawasan Kuta dan sekitarnya, mulai dari perkelahian antar-bule hingga keributan dengan warga.
Namun, penegakan aturan tersebut terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana penunjang. Dari hasil dengar pendapat, sarana transportasi operasional milik Pol PP banyak yang sudah rusak, bocor, overhaul, bahkan tidak layak pakai.
Kondisi ini dinilai memprihatinkan, terutama ketika petugas harus mengangkut pelanggar Perda seperti gelandangan, pengemis, atau ‘manusia silver’ menggunakan mobil patroli yang bocor di tengah hujan.
”Sehingga kami dorong unit teknis dalam hal ini Pol PP untuk segera mengajukan ke pemerintah daerah, ke Kesbangpol, untuk bisa mendapatkan operasional ini. Secara anggota DPRD, secara pribadi, ya saya mendorong Ketua Komisi I DPRD Badung, untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan instansi terkait, agar pengadaan operasional transportasi untuk mobil patroli dari Pol PP ini segera bisa diwujudkan di tahun 2027,” kata Puspa Negara.
Penguatan SatPol PP Pariwisata
Di samping Pol PP konvensional, Puspa Negara juga mendorong penguatan kapasitas dan sarana prasarana Pol PP Pariwisata.
Ia berharap Pol PP Pariwisata tidak hanya menegakkan Perda bagi masyarakat, tetapi juga dibekali pemahaman afektif, kognitif, psikomotorik, serta tata cara penindakan wisatawan yang profesional.
Pihaknya menyarankan agar Pol PP Pariwisata dilengkapi dengan atribut khusus dan sarana modern seperti penggunaan sepeda (atv) atau kuda untuk berpatroli di kawasan alam wisata.
”Sehingga kelihatan destinasi itu benar kita berikan pelayanan dari perspektif keamanan. Jadi orang yang mau melakukan aksi-aksi yang kurang baik, bisa urung melakukan jahatnya,” pungkasnya. PBN001
