Ket Foto: Aset BPR/S Bali tembus Rp22,81 Triliun, OJK dorong penguatan kredit UMKM.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan ketahanan serta daya saing industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali.
Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kualitas intermediasi, penguatan tata kelola, dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut menguka dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengusung tema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11/2026).
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengungkapkan BPR dan BPRS memiliki posisi yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah berkat kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM.
Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan lewat penyaluran kredit produktif yang sesuai dengan karakteristik usaha, dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang baik.
Parjiman mencatat, perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2026 mampu tumbuh sebesar 5,78 persen secara year-on-year (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen (yoy).
Struktur ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan, perikanan, serta transportasi dan pergudangan memberikan ruang luas bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan produktif.
Kinerja Positif dan Tantangan Intermediasi
Hingga September 2026, kinerja industri BPR/S di Bali menunjukkan tren positif. Total aset tercatat mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen (yoy).
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 1,75 persen (yoy) menjadi Rp18,22 triliun, dan penyaluran kredit tumbuh 5,66 persen (yoy) menjadi Rp14,17 triliun. Kondisi ini mendongkrak rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) ke level 77,73 persen.
Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR/S Bali terpelihara dengan baik di level 28,66 persen meningkat dari posisi September 2025 sebesar 27,66 persen sekaligus berada di atas rata-rata nasional.
Kualitas aset turut membaik, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross yang turun menjadi 11,27 persen dari sebelumnya 14,88 persen pada periode yang sama tahun lalu.
Kendati demikian, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengingatkan agar perbaikan kinerja ini diiringi dengan pengelolaan risiko yang menyeluruh.
Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali dengan pertumbuhan 1,59 persen (yoy), yang masih tertinggal dari pertumbuhan kredit non-UMKM sebesar 9,56 persen (yoy).
OJK juga menyoroti sejumlah tantangan lain, seperti peningkatan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang mencapai Rp1,48 triliun serta kredit sindikasi sebesar Rp1,48 triliun dengan rasio NPL sebesar 18,82 persen.
Di samping itu, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum berhasil ditekan drastis dari 40 instansi pada Desember 2020 menjadi tinggal 5 instansi pada September 2026.
Penguatan Akses Keuangan Berbasis Kearifan Lokal
Mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK terus mengarahkan BPR/S untuk menjadikan UMK dan masyarakat di wilayah operasionalnya sebagai fokus utama pelayanan.
Pengembangan BPR/S di Bali juga didorong agar selaras dengan nilai kearifan lokal melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menyeimbangkan unsur manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, kehadiran BPR/S tidak sekadar mengejar profitabilitas, melainkan turut berkontribusi nyata dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PBN001
