Ket Foto: PK BTID dan Desa Adat Serangan Ditolak MA, Ahli Waris Tagih Eksekusi Tanah dan Ganti Rugi Rp10,5 Miliar.
Perjuangan panjang Siti Sapurah alias Ipung, ahli waris Daeng Abdul Kadir, dalam sengketa tanah di Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan, memasuki babak akhir.
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan Desa Adat Serangan.
Berdasarkan putusan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026 dan dirilis pada 3 November 2026, kedua permohonan PK tersebut ditolak.
Menyusul putusan ini, Ipung mendesak Pengadilan Negeri (PN) Denpasar untuk segera melanjutkan eksekusi objek sengketa seluas 710 meter persegi serta pembayaran ganti rugi materiil senilai Rp10,5 miliar yang sebelumnya sempat ditangguhkan.
”Artinya, tidak ada lagi alasan untuk menunda eksekusi yang saya ajukan. Saya akan mengajukan permohonan melanjutkan eksekusi yang sempat ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar,” ujar Ipung, Kamis (5/11/2026).
Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan tanah keluarga berdasarkan pipil 186, Klass II, persil 15c atas nama Daeng Abdul Kadir dengan luas total 1,12 hektare.
Sebagian lahan seluas 1 hektare 4 are sebelumnya telah dieksekusi pada Januari 2017 setelah melalui proses hukum selama 11 tahun. Namun, konflik kembali bergulir setelah sisa lahan seluas 710 meter persegi dikuasai dan dimanfaatkan tanpa izin oleh pihak lain, yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT BTID, Desa Adat Serangan, Lurah Serangan, dan Pemerintah Kota Denpasar.
Sebelumnya, pada 12 Februari 2026, PN Denpasar sempat menangguhkan proses aanmaning dan pelaksanaan eksekusi menyusul rencana PT BTID dan Desa Adat Serangan mengajukan PK dengan alasan adanya novum atau bukti baru.
Kendati keberatan karena perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Ipung mengikuti prosedur penangguhan tersebut dengan jaminan bahwa eksekusi dapat dilanjutkan tanpa membayar panjar perkara baru apabila permohonan PK ditolak.
Kini, setelah MA menolak PK tersebut, Ipung menegaskan akan menempuh langkah tegas jika PT BTID gagal membayar ganti rugi tunai sebesar Rp10,5 miliar.
Ia telah mengajukan permohonan sita eksekusi atas dua bidang tanah milik PT BTID di luar kawasan Kura-Kura Bali yang masing-masing memiliki luas sekitar 24 are dan 1 hektare.
Di sisi lain, sengketa ini juga membuka peluang penyelesaian alternatif terkait pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum.
Ipung mengungkapkan bahwa Wali Kota Denpasar secara lisan menyampaikan kesediaan pemerintah daerah membeli tanah tersebut melalui mekanisme APBD agar akses jalan umum tidak ditutup.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen tersebut harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan diselesaikan pembayarannya sebelum lahan digunakan.
”Silakan menggunakan jalan, tetapi tolong bayar dulu tanah saya. Orang tua saya membeli tanah itu menggunakan uang, bukan sekadar berdasarkan surat keterangan,” kata Ipung.
Ia berharap PN Denpasar dapat bersikap profesional dan segera menindaklanjuti putusan hukum ini tanpa penundaan lebih lanjut demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. PBN001
