Rencana pelepasan hak atas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum Fasos) di Perumahan Dukuh Sari, Kelurahan Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, hingga kini masih menyisakan persoalan pelik.
Berdasarkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Penetapan Bersama tahun 2000, pihak pengembang CV Karya Baru yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja telah menyatakan komitmennya menyerahkan 30 persen lahan Fasum Fasos kepada Pemerintah Kota Denpasar, untuk kemudian dihibahkan kepada masyarakat setempat.
Kendati demikian, proses administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar mandek selama lebih dari dua dekade.
Berdasarkan penelusuran fakta hukum, hambatan utama bukan terletak pada itikad pengembang, melainkan akibat kekosongan subjek hukum penerima hibah, yakni belum pernah dibentuknya Banjar Dukuh Sari secara resmi di bawah naungan Desa Adat Padangsambian Kaja.
Perbedaan Status Kelembagaan Jadi Kendala Yuridis
Dalam naskah kesepakatan yang diteken bersama mantan Walikota Denpasar, A.A. Gde Ngurah Puspayoga, pada tahun 2000 silam, lahan tersebut diproyeksikan untuk dihibahkan kepada Banjar Dukuh Sari dan disahkan oleh Desa Adat.
Namun, hingga saat ini, wilayah tersebut secara administratif pemerintahan hanya berstatus sebagai Dusun di bawah Desa Dinas Padangsambian Kaja.
Pemerhati administrasi pertanahan mencatat adanya perbedaan mendasar antara Dusun sebagai perangkat administratif pemerintahan dan Banjar sebagai lembaga otonom adat di Bali.
Karena entitas hukum “Banjar Dukuh Sari” tidak pernah eksis secara adat, pihak BPN tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Aset Pemkot Denpasar, yang dilanjutkan dengan akta hibah kepada banjar.
”Alur hukum yang seharusnya berjalan adalah kesepakatan, pelepasan hak di BPN menjadi SHM Pemkot, lalu dihibahkan ke banjar. Karena di tengah jalan subjek penerima hibah tidak ada, prosesnya terhenti total sejak tahun 2000,” ujar Sekretaris ARUN Bali A.A Gede Agung Aryawan, selaku perwakilan tim investigasi warga setempat, Senin (9/11/2026).
Alih Fungsi Lahan
Sekretaris ARUN Bali A.A Gede Agung Aryawan memaparkan alih fungsi lahan menjadi sorotan akibat status hukum yang menggantung selama 24 tahun, timbul permasalahan baru di lapangan.
Sejumlah bidang tanah yang dialokasikan sebagai Fasum Fasos, kini justru dimanfaatkan secara komersial, di antaranya berdiri bangunan toko dan garase yang disewakan kepada pihak ketiga.
“Kondisi ini memicu kritik keras dari warga. Pasalnya, selain menyalahi peruntukan awal sebagai fasilitas publik atau sosial, hasil pendapatan sewa komersial tersebut tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar,” bebernya.
Di sisi lain, pemanfaatan lahan oleh perangkat dusun dikhawatirkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikelola sebagai Pelaba Pura layaknya aset milik banjar adat.
Desakan Solusi Konkret
Menyikapi polemik berkepanjangan ini, warga bersama pihak terkait mendesak agar pemerintah daerah dan instansi berwenang segera mengambil sikap tegas melalui dua opsi penyelesaian.
Pertama, segera memproses pembentukan kelembagaan Banjar Dukuh Sari di bawah Desa Adat Padangsambian Kaja, agar proses administrasi pelepasan hak di BPN dapat dilanjutkan secara sah.
Kedua, jika pembentukan banjar tidak dapat direalisasikan, Pemkot Denpasar diminta menarik penuh lahan tersebut sebagai aset daerah serta menertibkan segala bentuk pemanfaatan komersial ilegal.
“Kejelasan status hukum ini dinilai krusial agar di kemudian hari tidak menjadi temuan pemeriksaan hukum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat, terutama jika anggaran pemerintah (APBD/APBDes) digunakan untuk pembangunan fasilitas di atas lahan yang alas haknya masih bermasalah,” terang Agung Aryawan
Tegas Terhadap Developer
Apalagi ada bangunan di lapangan sebagai tempat pertemuan memakai Dana APBDes di atas alas hak yang belum ada.
Dirut CV Karya Baru juga meminta Walikota Denpasar, tegas untuk memperlakukan semua developer adil, jangan ada developer yang lolos IMB/PBG-nya padahal lahan Fasum Fasosnya kurang dari 30%. PBN001
