Ket Foto: Pemkab Badung alihkan proyek jalan ke terowongan demi minimalkan dampak sosial, Senin (9/11/2026) di DPRD Badung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga Raperda lainnya. Rapat Paripurna tersebut digelar di Gedung DPRD Kabupaten Badung pada Senin (9/11/2026).
Dalam tanggapannya, Pemkab Badung memutuskan untuk melakukan penyesuaian skema pembangunan infrastruktur jalan dengan mengubahnya menggunakan skema terowongan (tunnel).
Langkah ini diambil untuk meminimalkan dampak sosial atas pembebasan tanah di sepanjang ruas jalan yang akan dibangun, mengingat potensi kendala di lapangan yang cukup tinggi.
”Memohon izin kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk skema pembangunan jalan kami ubah menjadi pembangunan jalan dengan menggunakan skema terowongan (tunnel) dan kami pastikan perencanaan disusun lebih cerdas, prudent, dan akurat,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna, Senin (9/11/2026).
Adapun alokasi pembiayaan utang daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp1.678.483.756.172 dalam rancangan awal APBD Tahun Anggaran 2027 dimohonkan untuk tidak ditampung pada tahap pengambilan keputusan kesepakatan bersama.
Pada tahun anggaran 2027, tahapan pelaksanaan pembangunan berikisaran pada penyusunan studi kelayakan (feasibility study), dokumen lingkungan, proses pembebasan tanah, serta pembangunan akses masuk dan keluar (in-out), sementara konstruksi terowongan utama dirancang mulai periode anggaran berikutnya.
Selain penyesuaian infrastruktur jalan, Pemkab Badung juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis lain dalam Raperda APBD 2027 dan tiga raperda pendukung, di antaranya:
Penyertaan Modal Perumda Tirta Mangutama: Pemerintah mengalokasikan tambahan penyertaan modal secara bertahap senilai Rp150 miliar mulai tahun 2027 hingga 2029 guna mengatasi krisis air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan. Pada tahun 2027, realisasi penyertaan modal dirancang sebesar Rp37 miliar untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengembangan teknologi pengolahan air laut (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).
Penyertaan Modal PT Jamkrida Bali Mandara: Pemkab Badung juga merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar pada PT Jamkrida Bali Mandara untuk memperluas akses penjaminan kredit bagi UMKM Badung yang terkendala agunan. Dengan tambahan ini, porsi saham Pemkab Badung direncanakan mencapai sekitar 40,40 persen.
Pencabutan Perda Administrasi Kependudukan: Pembentukan Raperda pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk menghindari tumpang tindih hukum menyusul terbitnya regulasi nasional terbaru, serta memberikan ruang agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih fokus pada pelayanan teknis operasional yang lebih fleksibel.
Mitigasi Bencana dan Pariwisata: Pemerintah turut menanggapi insiden longsor di Glamping Eco Park, Petang, dengan memperkuat evaluasi lintas perangkat daerah terhadap perizinan, stabilitas lereng, serta sistem peringatan dini. Selain itu, pengamanan kawasan pariwisata premium akan diperluas melalui program “Tim Jaga Wisata” ke wilayah Legian, Seminyak, Kerobokan Kelod, Tibubeneng, hingga Canggu pada tahun 2027.
Pemkab Badung berharap seluruh rangkaian pembahasan empat Raperda tersebut dapat segera disetujui menjadi dokumen yang definitif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. PBN001
