Ket Foto: Suasana Pansus TRAP DPRD Bali menerima kedatangan For Hati, dalam dukungan terhadap menjaga tata ruang dan ekologis Bali, Rabu (3/6/2026) di Wantilan DPRD Bali.
Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, Dr. (c) I Made Supartha, SH., MH., menerima Forum Pemerhati Pembangunan Bali (For Hati) di Wantilan DPRD Bali, Rabu (3/6/2026).
Ditekankan Made Supartha, bahwa pembangunan agar berpijak terhadap aturan berlaku di Bali, termasuk adat istiadat di Bali. Ia mengapresiasi perhatian For Hati atas menjamurnya pembangunan yang overload di Bali.
“Banyak substansi yang harus kita diskusikan, yang harus kita dalami dan samakan persepsi. Karena terindikasi bahwa kegiatan penggunaan ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat brutal,” kata Supartha.
Supartha mengungkapkan perjuangan dalam menekan pembangunan yang brutal ini perlu dilakukan evaluasi, tidak dapat hanya melibatkan Pansus TRAP, tetapi juga melibatkan masyarakat luas di Bali. “Maka ini (pembangunan overload-red) sudah dapat diistilahkan brutal dan ugal-ugalan,” tegasnya.
Supartha memaparkan kali ini kondisi Bali sedang tidak baik-baik saja. Di balik gemerlapnya pariwisata dan mewahnya ritual, terselip angka tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia. Belum lagi kemacetan kronis, sampah, banjir dan sebagainya.
“Pembangunan yang masif, tetapi menorehkan luka pada alam Bali yang asri. Kondisi ini mengundang pertanyaan, apakah pembangunan yang berlangsung saat ini masih berpijak pada nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Bali? Dari kegelisahan itu, lahirlah Forum Pemerhati Pembangunan Bali, sebuah gerakan kebangkitan Bali. Gerakan kebangkitan Bali ini ide dasarnya adalah dari Ketua DPD Prajaniti Bali, Dr. Wayan Sayoga. Terima kasih, Pak Dokter,” tegasnya.
Forum Pemerhati Pembangunan Bali (For Hati), bukanlah organisasi politik, bukan kelompok kepentingan ekonomi.
“Jadi ini murni sebuah gerakan kesadaran yang mengajak masyarakat ikut menjaga arah pembangunan agar tetap selaras dengan hukum, budaya, lingkungan, dan nilai-nilai leluhur,” tegasnya.
Ketua For Hati Balu Ketut Sae Tanju menegaskan bahwa pembangunan Bali, harus mentaati adat istiadat dan budaya Bali. Pihaknya menekankan 10 butir pesan kepada Pansus TRAP, yang intinya Pansus TRAP tidak berhenti membela dan menindihin Bali. “Pansus TRAP harus terus ada dan berjuang untuk masyarakat Bali,” tegasnya.
Pihaknya di sini tidaklah anti terhadap pembangunan, tidak anti akan investasi dan tidak menolak bagaimana Bali dikembangkan. Namun mengharapkan bahwa seluruh proses pembangunan Bali harus terbuka dan transparan dilakukan oleh siapapun yang ada di Pulau Bali ini.
Investasi yang benar, pembangunan yang benar tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah antikritik, tidak akan pernah mencoba menutup dirinya dari masyarakat Bali sendiri.
“Tapi selama ada kongkalikong di belakangnya, selama ada urusan kepentingan pribadi dan politik ataukah kelompok, bisa jadi itu akan tertutup dan dibatasi untuk masyarakat Bali. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Pansus TRAP,” tegasnya.
Prof. Rumawan Salain menegaskan harus ada kesadaran bersama pemerintah eksekutif dan legislatif dalam menjaga alam Bali.
“Menjaga ekologis alam Bali, laut, hutan, mangrove, dan lainnya adalah tanggung jawab bersama. Dampak kerusakan alam jangan sampai terjadi lagi, bahkan jangan sampai anak cucu kita tidak dapat menikmati bentang alam dan pesisir Bali mendatang,” tegasnya. PBN001
