Ket Foto: Tampak Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, SH., berjalan bersama dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (25/3/2026).
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, SH., menghadiri dan mengapresiasi momentum pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri), pada Rabu (25/3/2026) di ruang rapat Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Menurut Dewa Mahayadnya, bahwa capaian kinerja perekonomian dan pembangunan makro Pemerintah Provinsi Bali, ia pandang sangat baik di sepanjang Tahun 2025. Situasi ini dilihat dari berbagai indikator utama, di mana menunjukkan tren positif dan melampaui target-target nasional. “Seperti disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen,” ujar Dewa Mahayadnya.
Pihaknya menilai, lanjut Dewa Mahayadnya, secara kumulatif sebesar 5,82 % pertumbuhan ekonomi Bali, dianggap meningkat dibandingkan Tahun 2024 sebesar 5,48%. “Bahkan, lebih tinggi dari rata-rata sebesar 5,11% dan dinilai pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir,” tegas pria asal Buleleng ini.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidatonya, menekankan bahwa tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,42 persen. “Merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25%,” ucapnya.
Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 1,45 persen. “Merupakan tingkat pengangguran terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,85%,” tegasnya.
Dari sisi pemerataan ekonomi, Indeks Gini Rasio Bali tercatat sebesar 0,333. “Artinya pendapatan masyarakat semakin merata dan semakin baik, serta lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363,” ungkapnya.
Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp72,66 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dan usia harapan hidup sebesar 75,46 tahun.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting sebesar 7,2 persen. “Merupakan yang terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi yang mencapai angka di bawah 10%,” terang Gubernur Koster.
Ia menegaskan apabila capaian tersebut mencerminkan kinerja pembangunan yang melampaui target. “Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan,” ucapnya.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Gubernur Koster juga memaparkan capaian pembangunan di berbagai sektor prioritas.
Di bidang regulasi, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, 6 peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran yang mendukung perlindungan budaya, lingkungan, dan penguatan ekonomi daerah.
Pada sektor pariwisata, penerimaan dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) mencapai Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang membayar. Pemerintah juga memperkuat penertiban wisatawan serta menjaga pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.
Di bidang ekonomi riil, Pemprov Bali mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian organik, UMKM, industri lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus berjalan, di antaranya pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.
Dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah menargetkan penutupan total TPA Suwung pada tahun 2026 serta menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Di bidang energi, Bali juga mendorong percepatan pemanfaatan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.
Selain itu, pembangunan Bali sebagai pulau digital juga terus diperkuat melalui pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower sebagai pusat konektivitas dan ekonomi baru di Bali Utara.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari implementasi visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Bali ke depan.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Bali. PBN001
