Ket Foto: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, tanggapi terkait potensi Presiden Prabowo memilih AHY menjadi Wapres RI, Senin (16/11/2026).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, memberikan pandangan mendalam mengenai dinamika politik nasional pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 lalu.
Mudarta menegaskan bahwa seluruh proses pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden harus berjalan tertib sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku.
Menurut Mudarta, aturan konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas bahwa presiden memiliki waktu tertentu untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR akan bersidang untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut.
Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, termasuk situasi ekonomi dan politik dunia yang kurang stabil, Partai Demokrat menilai bahwa Presiden membutuhkan figur pendamping yang benar-benar cakap dan layak. Wakil Presiden baru juga harus memiliki chemistry yang selaras dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Sosok Wapres tersebut harus mampu menjawab berbagai tuntutan masyarakat, termasuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar minimal dapat mencapai target pemerintah di angka 8 persen,” ungkap Mudarta, di sela-sela kesibukannya di Sanur, Denpasar Selatan, Senin (16/11/2026).
Menyoal keberlanjutan program Presiden Prabowo bahwa pendamping Presiden Prabowo yang baru diharapkan mampu mendampingi sisa masa kepemimpinan hingga 2029 untuk mengeksekusi visi-misi serta program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat pada pemilu sebelumnya.
Meski mengakui bahwa mencari “obat” atau solusi di tengah situasi saat ini tergolong berat, Mudarta menilai salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan menata ulang atau menyesuaikan program-program unggulan agar lebih tepat sasaran tanpa mengganggu alokasi anggaran kementerian, Pemda, hingga tingkat desa.
Sikap Partai Demokrat Terkait Calon Pengganti
Menanggapi spekulasi mengenai peluang Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk maju sebagai kandidat pengganti, Mudarta menegaskan kembali sikap resmi partai sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum.
”Partai Demokrat secara kelembagaan tidak akan mengajukan calon Wakil Presiden sendiri untuk menggantikan posisi Gibran. Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung usulan nama yang nantinya diserahkan oleh Presiden Prabowo dan diputuskan oleh MPR. Keputusan MPR tersebut dinilai sudah final dan harus dihormati bersama, mengingat MPR terdiri dari anggota DPR, perwakilan partai politik, serta DPD,” kata Mudarta.
Kendati demikian, Mudarta menyatakan bahwa jika pada akhirnya Presiden Prabowo menilai dan memutuskan untuk mengajukan nama AHY, karena dianggap mampu mendampingi, mengimbangi, serta memperkuat program-program yang belum berjalan dalam tiga tahun kepemimpinan ke depan, tentunya Partai Demokrat tentu akan menghormati dan mendukung penuh keputusan tersebut demi stabilitas dan kemajuan bangsa.
“Tentu siapapun nama yang diajukan nanti oleh Presiden Prabowo, itu kita dukung. Kemudian kita hormati juga pilihan MPR. Berarti termasuk kalau misalnya diajukan oleh Pak Presiden? Ya tentu, karena kita kan memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Kalau memang Presiden ketika mas AHY sudah menyampaikan Partai Demokrat tidak mengajukan nama, tetapi Presiden menganggap ternyata dalam 3 tahun kepemimpinan ke depan, mas AHY dianggap mampu bisa mendampingi serta mengimbangi serta memperkuat program-program yang belum jalan, ya tentu kita hormati ya. Terakhirnya kemudian kan kepada MPR. MPR itu kan terdiri dari anggota DPR RI partai politik, begitu juga dari DPD RI. Kemudian MPR yang akan memilih ya. Memilih dari dua nama yang diajukan oleh Persido Prabowo,” demikian tutupnya. PBN001