Ket Foto: Sekretaris ARUN Bali selaku perwakilan tim investigasi warga, A.A Gede Agung Aryawan, pasca bertemu pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Senin (16/11/2026).
Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Bali menegaskan akan terus mengawal proses pelepasan hak atas lahan Fasilitas umum dan Fasilitas sosial (Fasum-Fasos) di Perumahan Dukuh Sari, Kelurahan Padangsambian Kaja, Denpasar Barat.
Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan pihak pengembang (Developer) mematuhi ketentuan penyerahan lahan seluas 30 persen sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekretaris ARUN Bali yang juga perwakilan tim investigasi warga, A.A Gede Agung Aryawan, menjelaskan dalam pertemuan yang telah disepakati, pihak pengembang akan melepaskan lahan Fasum-Fasos sesuai aturan sebanyak 30 persen dari total keseluruhan lahan.
”Di berita acara serah terima, lahan itu kan totalnya 500 Are. Berarti kalau sesuai Undang-undang, 30 persen Fasum dan Fasos-nya adalah 150 Are. Di berita acara serah terima itu totalnya adalah 155,6 Are, jadi ada kelebihan sekitar 5,5 Are,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026) usai bertemu pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar (Disperkimta) Kota Denpasar.
Kendati demikian, Agung menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada pelepasan hak secara resmi dari pemilik atau pengembang.
Pihaknya juga mendapati temuan di lapangan bahwa lahan Fasum-Fasos tersebut justru disewakan oleh oknum tertentu untuk berjualan, seperti garasi dan warung.
”Di lapangan ternyata saya cek, kata pedagang itu dia sewa. Ada sewa garasi, sewa warung per tahun. Padahal di sana keterangannya bilang tidak, tapi faktanya dia sewa,” tegasnya.
Akan Kawal Perumahan Lain
Agung menambahkan, ARUN Bali tidak hanya mengawasi kasus di Perumahan Dukuh Sari, tetapi juga akan menyoroti perumahan-perumahan lain di Bali agar tidak ada pengembang yang mangkir dari kewajiban menyerahkan 30 persen Fasum-Fasos.
Menurutnya, banyak pengembang di luar sana yang luput dari pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum, bahkan ada perumahan yang minim atau tidak memiliki fasilitas umum sama sekali.
”Ini juga akan kami kawal sehingga semua aturan ini berlaku kepada masyarakat secara adil dan sama, tidak tebang pilih. Baru kawannya developer kurang 30 persen, baru orang baik bolos ditekankan lebih dari 30 persen, ini tidak boleh,” ujar Agung.
Pihaknya berkomitmen akan terus memantau proses ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna memastikan tidak ada oknum yang berupaya mengomersialkan lahan Fasum-Fasos yang bukan hak pribadi demi kepentingan golongan tertentu. PBN001