Ket Foto: Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Ketua DPC Partai Demokrat Kota Denpasar A.A. Asmara Putra, dalam momentum HUT Ke-25 Partai Demokrat, Minggu (23/8/2026).
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-25 Partai Demokrat, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, dirangkai lewat perayaan Hari Kemerdekaan RI di Kantor DPD Partai Demokrat Bali, Minggu (23/8/2026).
Tutik di awal menyampaikan duka mendalam bagi korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus merespons berbagai isu strategis nasional.
Dalam momentum HUT Ke-25 Partai Demokrat, Tutik mengatakan rasa keprihatinan atas musibah gempa bumi yang menimpa masyarakat NTT.
“Saya menyampaikan rasa duka dan prihatin saya kepada saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah gempa bumi. Semoga beliau tabah dan kuat menghadapi semua ini, serta Tuhan selalu melindungi,” ungkap Tutik.
Selain itu, Tutik Wardhani menginginkan anak muda Bali jangan jadi penonton ditengah masif pariwisata Bali, hal ini untuk mencegah tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK, Tutik mendorong generasi muda, khususnya di Bali, untuk memanfaatkan program Magang Hub dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Kemenaker sudah menyediakan program Magang Hub. Generasi Z dan anak-anak muda harus aktif memanfaatkan teknologi, buka informasi di ponsel masing-masing. Jangan sampai peluang magang di daerah sendiri, seperti sektor pariwisata Bali, justru didominasi oleh tenaga kerja dari luar,” ucapnya.
Tutik menekankan lewat momentum kemerdekaan dan peringatan HUT partai harus dijadikan ajang memperkuat persatuan, toleransi, dan kerja sama demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Tutik menilai bahwa program tersebut sangat dibutuhkan, khususnya di wilayah Indonesia timur dan daerah berstatus 3T serta rawan stunting.
Bagi Tutik, politisi asal Singaraja ini bahwa peranan pemerintah perlu memperketat tata kelola agar pendistribusiannya tepat sasaran.
Mengenai anggaran, Anggota Komisi IX DPR RI ini menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai undang-undang tidak boleh diganggu gugat.
“Program MBG diharapkan disisir dari pos anggaran lain agar fungsi pendidikan tetap optimal,” tegasnya. PBN001
