Langkah konkrit menjaga keanekaragaman hayati Indonesia kini memasuki babak baru.

Bukan saja dipandang sebagai agenda konservasi, biodiversitas mulai ditempatkan sebagai modal alam (natural capital) yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Upaya ini diperkuat melalui penyelenggaraan Biodiversity+ Business Forum di Jakarta yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendorong kolaborasi dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.

Menurutnya, kekayaan biodiversitas yang dimiliki Indonesia harus mampu memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat, bukan hanya menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

“Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati,” terang Menteri Jumhur.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah terus mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Menteri Jumhur juga mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mulai membangun kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, serta instrumen ekonomi lingkungan agar mampu mengambil peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi hijau global.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah terus menyiapkan berbagai instrumen pendanaan keanekaragaman hayati untuk memperluas keterlibatan sektor swasta dalam perlindungan dan pemulihan ekosistem.

Salah satu mekanisme yang tengah dikembangkan adalah Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung investasi berbasis alam dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel.

Pengembangan Biodiversity Credit menjadi salah satu implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, yang diarahkan untuk memperkuat sistem pembiayaan konservasi melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan.

Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor-Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting, baik bagi masyarakat maupun perekonomian global.

“Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab dapat mendukung inovasi, investasi, dan keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang,” ungkap Thomas Graf.

“GIZ Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, beserta sejumlah kementerian dan lembaga riset terkait memastikan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dari sini, kita bisa melihat kekayaan hayati apa yang kita miliki, apa yang berisiko hilang, dan di mana kita harus bertindak untuk melindungi kekayaan tersebut,” tutur Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub, GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Allgoewer.

Melalui forum ini, Indonesia membuka jalan bagi lahirnya kolaborasi baru antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pengembang inovasi untuk menghadirkan proyek-proyek nature-positive yang memberikan manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi.

Keanekaragaman hayati tidak lagi sekadar menjadi kekayaan alam yang harus dijaga, tetapi menjadi modal pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi hijau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam agenda keberlanjutan global. *