Rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Ke-13 Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti pada tanggal 14 Oktober 2026 lalu.
Kemudian berlanjut, 16 Oktober 2026, Bank Indonesia menyelenggarakan Business Deals Ceremony Pembiayaan dan Perdagangan Syariah sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah inklusif dan berkelanjutan, Jumat (16/10/2026) pada Seremoni Kesepakatan Bisnis di ajang ISEF Ke-13 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro usai pembukaan acara mengatakan akses modal menjadi kunci peningkatan daya saing industri
halal.
“Perihal penguatan pembiayaan syariah yang terhubung dengan sektor riil sangat penting agar ekonomi syariah berkontribusi
besar pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Solikin.
Menurutnya, berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah (peringkat pertama modest fashion, ketiga makanan halal serta media dan rekreasi, serta keempat farmasi dan kosmetik).
“Perluasan akses pembiayaan yang inovatif dan sesuai kebutuhan usaha di sektor-sektor tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing industri
halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Solikin.
Solikin memaparkan ada tiga prioritas pengembangan pembiayaan syariah: perluasan akses sektor unggulan, inklusi keuangan syariah bagi UMKM, serta sinergi lintas otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha.
Dian Ediana Rae memaparkan bahwa hingga Agustus 2026, pembiayaan perbankan
syariah tumbuh 11,61% (yoy) menjadi Rp748,7 triliun dengan Non-Performing Financing (NPF) gross terjaga di level 2,3%.
“Bahwa kinerja positif tersebut menjadi peluang memperluas pembiayaan bagi industri halal agar pelaku usaha, terutama UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha dan jangkauan pasar,” ucap Dian Ediana.
Sebagai implementasi SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah) dan program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia dan Percepatan Intermediasi Nasional) 2026, seremoni ini mengonsolidasikan total komitmen kesepakatan mencapai Rp27,43 triliun, yang mencakup: (i) Pembiayaan Proyek Strategis: Rp19,40 triliun yang meliputi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan mikro perumahan;
(ii) Pasar Uang & Valas Syariah: sekitar Rp5,32 triliun yang berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA), lindung nilai, dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA);
(iii) Pembiayaan Korporasi Halal: lebih dari Rp2,2 triliun; (iv) Letter of Intent (LoI) kerja sama antara UMKM dengan pembeli sekitar Rp9,78 miliar;
(v) Pembiayaan UMKM & Startup Halal: Rp499,75 miliar; (vi) Blended Finance, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): senilai Rp4,45 miliar.
“Jadi semangat penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional tersebut tercermin dari langkah nyata di daerah, salah satunya melalui partisipasi aktif Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangkaian ke-13 Tahun 2026 di Jakarta,” beber Dian Ediana.
Ke depannya komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, KPwBI Provinsi Bali mendapatkan apresiasi membanggakan dari Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah (DEKS) atas keberhasilan implementasi praktik bisnis hijau melalui Program Inovasi UMKM Hijau Bali Tahun 2026.
“Program ini dinilai selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan,” terang Dian Ediana.
Sebagai bentuk penghargaan sekaligus percontohan bagi Kantor Perwakilan Dalam Negeri
Bank Indonesia lainnya, UMKM hijau binaan KPwBI Provinsi Bali (DINZ Handmade Bali) mendapatkan fasilitas showcasing khusus untuk menampilkan seluruh produk hasil pengolahan limbah produksi menjadi produk baru yang bernilai komersil.
UMKM DINZ Handmade Bali sukses menggunakan pewarna alami dalam setiap produknya serta berkolaborasi bersama UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali lainnya dalam mengolah limbah produksi menjadi produk baru bernilai komersial tinggi.
Selain itu, UMKM DINZ Handmade juga memberdayakan kelompok wanita lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendukung penciptaan lapangan kerja.
Ke depan, KPwBI Provinsi Bali akan senantiasa mendorong percepatan pengembangan ekosistem UMKM hijau di Provinsi Bali dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. PBN001
Ket Foto: BI mendorong ekonomi Syariah berkelanjutan, DINZ Handmade Bali raih apresiasi di ISEF 2026.
