Ket Foto: Gubernur Bali Wayan Koster sampaikan aspirasi rakyat Bali di gedung DPR RI di Senayan, Rabu (8/4/2026).
Aspirasi dan usulan Pemprov Bali serta seluruh rakyat Bali disampaikan lugas dan cerdas oleh Gubernur Bali Wayan Koster, saat berada di gedung DPR RI di Senayan, Rabu (8/4/2026).
DPR RI dan Pemerintah Pusat (Pempus) sepakat mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali.
Pimpinan dan semua anggota Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Gubernur Bali telah menandatangani kesepakatan usai rapat agar semuanya secara kolektif wajib berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menindaklanjuti keputusan rapat.
“Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Provinsi Bali, untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali,” kata Ketua Komisi V Lasarus, membacakan kesimpulan rapat yang telah disetujui bersama. Lasarus membacakan satu per satu poin penting keputusan Raker yang telah disepakati.
Pertama jelas Lasarus, Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Provinsi Bali.
Dukungan ini sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, serta berdaya saing dan berkelanjutan.
Kedua, Komisi V DPR RI mewajibkan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan kepastian lahan dan administrasinya yang terkait dengan obyek pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Provinsi Ball.
Ketiga, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, untuk mengakomodir usulan Pemerintah Provinsi Bali.
Usulan tersebut antara lain:
1. Kepastian pengerjaan Ruas Tol Mengwi-Gilimanuk;
2. Pembangunan Jalan Strategis di Provinsi Bali;
3. Penanganan dan pengendalian banjir;
4. Penanganan dan pengendalian abrasi pantai secara terpadu;
5. Memastikan ketersediaan Air Bersih dengan memanfaatkan dukungan pasokan sumber-sumber air baku;
6. Pembangunan pelabuhan angkutan logistik dan terminal logistik yang melayani beberapa wilayah agar tidak membebani infrastruktur jalan di Provinsi Bali;
7. Penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi dan berkelanjutan;
8. Percepatan pembangunan; rehabilitasi, serta operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mendukung kedaulatan pangan;
9. dan Pembangunan sarana prasarana strategis pendukung pariwisata lainnya.
Raker dan Rapat dengar pendapat digelar di Ruang KK V Gedung Nusantara DPR RI.
Rapat membahas upaya percepatan dan sinergi pembangunan program prioritas sarana dan prasarana infrastruktur dan transportasi pariwisata di Provinsi Bali.
Raker dipimpin langsung Ketua Komisi V Lasarus di dampingi Wakil Ketua Komisi Ridwan Bae. Dihadiri pula para anggota, mitra kerja Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, beserta Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran. PBN001
