Ket Foto: DPRD Kab. Badung menyetujui RAPBD 2027 dan tiga Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda, Rabu (11/11/2026) di Rapat Paripurna Ke-12.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (11/11/2026)
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, S.H., M.H., dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, SH; Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, SH; Wakil Ketua III DPRD Badung, Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si. Termasuk dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, dan juga jajaran Forkopimda Pemkab Badung.
Berdasarkan laporan hasil pembahasan, total nilai RAPBD Tahun Anggaran 2027 setelah dilakukan penyempurnaan ditetapkan sebesar Rp12,70 triliun (tepatnya Rp12.705.566.902.135,00), berkurang dari rancangan awal sebesar Rp14,24 triliun.
Target Pendapatan Daerah disepakati bertambah dari Rp11,63 triliun menjadi Rp11,76 triliun.
Kenaikan pendapatan ini ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp10,97 triliun serta Pendapatan Transfer menjadi Rp798,01 miliar.
”Di sisi lain, alokasi Belanja Daerah dipangkas dari rancangan awal Rp13,37 triliun menjadi Rp11,89 triliun. Rincian alokasi belanja tersebut meliputi: 1. Belanja Operasi: Rp7,11 triliun; 2. Belanja Modal: Rp2,76 triliun; 3. Belanja Tidak Terduga: Rp145,42 miliar; 3. Belanja Transfer: Rp1,86 triliun. Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran belanja dapat ditekan secara signifikan dari semula Rp1,74 triliun berkurang menjadi Rp127,89 miliar,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, dalam membacakan laporannya.
Menurutnya, nilai defisit ini ditutup seimbang oleh pembiayaan netto sebesar Rp127,89 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan menjadi Rp0 (Nol).
Selain persetujuan RAPBD 2027, DPRD Kabupaten Badung juga merampungkan pembahasan dan menyepakati 3 produk hukum daerah lainnya, yaitu: 1. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; 2. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; 3. Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa seluruh dokumen penganggaran dan produk hukum tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Gubernur Bali untuk mendapatkan evaluasi dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali.
“Kami mengapresiasi kerja sama antara dewan dan Pemkab Badung, sehingga pembahasan dapat rampung tepat waktu,” tegasnya.
Anom Gumanti menambahkan pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan ini mencakup tiga usulan Raperda dan satu dokumen penganggaran daerah.
Baginya, merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 312 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya, kepala daerah dan DPRD harus menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD.
“Maka dengan demikian, paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran berakhir, DPRD bersama Bupati harus sudah mengambil keputusan terhadap dokumen penganggaran daerah, yaitu APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027,” ucap Anom Gumanti.
Ia menerangkan ketentuan turut diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Melalui seluruh rangkaian pembahasan hingga tahapan pemberian persetujuan saat ini, kita telah melaksanakan seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dasar hukum yang ada,” ungkapnya
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menambahkan DPRD Badung menargetkan APBD tahun 2027 sudah dapat diberlakukan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2027.
Sebelum diberlakukan, dokumen APBD tersebut harus melalui proses evaluasi dari gubernur serta mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat.
Adi Arnawa menekankan, DPRD menyatakan bahwa seluruh proses dan tahapan pembahasan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan asas-asas yang berlaku. Proses ini dimulai dari hasil pembahasan hingga tercapainya tingkat pemberian persetujuan bersama.
”Mudah-mudahan setelah nanti per 1 Januari APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan, tentu sebelumnya harus mendapatkan evaluasi dari gubernur dan tiga rancangan peraturan lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dengan disahkannya APBD 2027 ini, pihak DPRD berharap anggaran tersebut nantinya dapat memberikan asas manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. PBN001
