Ket Foto: Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, tegaskan DPRD Badung dorong pusat membuka keran pegawai, di sisi lain pajak pengusaha Rp800 miliar disorot karena masih menunggak, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang tengah dihadapi Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026) dalam rapat di DPRD Badung.
Mulai dari defisit sumber daya manusia (SDM) di berbagai lini instansi hingga persoalan tunggakan pajak pengusaha yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat kerja bersama jajaran terkait di Gedung DPRD Kabupaten Badung.
Kekurangan 6.000 Tenaga Kerja
Persoalan pertama yang menjadi sorotan utama Komisi I DPRD Badung adalah masih minimnya jumlah tenaga kerja atau aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
Lanang Umbara memaparkan, berdasarkan perhitungan ideal, Kabupaten Badung seharusnya didukung oleh sekitar 22.000 pegawai. Namun, kondisi faktual saat ini baru mencakup sekitar 16.000 orang.
”Jadi kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung,” ujar Lanang Umbara dalam keterangannya.
Kekurangan tenaga kerja ini, kata dia, tidak hanya terjadi pada satu sektor tertentu, melainkan merata di seluruh lini pelayanan publik.
Mulai dari tenaga pendidik (guru), staf administrasi di sekolah-sekolah, layanan kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta pemadam kebakaran.
Menanggapi hal tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar segera menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
”Kalau memang perlu pendampingan dari kami di DPRD Kabupaten Badung, kami akan berangkat bersama-sama. Mohon arahan, petunjuk, serta kebijakan dari pemerintah pusat agar Pemkab Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai,” tegasnya.
Terkait sarana dan prasarana penunjang yang kerap dikeluhkan, seperti kendaraan operasional Satpol PP yang banyak mengalami kerusakan Lanang menyebutkan bahwa pihak instansi sebenarnya telah mengajukan pengadaan sejak Tahun 2023, namun hingga kini belum terealisasi. Pihaknya menduga kendala tersebut bersumber dari skala prioritas dan hambatan pada alokasi anggaran di tingkat kabupaten.
Soroti Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran Capai Rp800 Miliar
Selain persoalan kepegawaian, Komisi I DPRD Badung juga menyoroti maraknya tunggakan pajak dari para pelaku usaha di wilayahnya, yang nilainya saat ini diperkirakan telah menyentuh angka lebih dari Rp800 miliar.
Lanang menegaskan, pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung merupakan murni hak pemerintah daerah, masyarakat, dan rakyat Badung. Dana tersebut berasal dari titipan para wisatawan atau tamu yang berkunjung, yang kemudian diserahkan kepada para pengusaha.
”Jadi uang itu tidak ada hubungannya dengan untung-rugi sebuah usaha. Untung ataupun rugi, uang itu wajib harus disetor, karena itu bukan uang hasil usaha mereka,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia memperingatkan, apabila para pengusaha masih membandel dan terus melakukan penundaan pembayaran pajak secara sengaja, pihak DPRD Badung tidak akan tinggal diam.
Pihaknya siap merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan usaha para penunggak pajak tersebut.
Langkah penindakan tegas ini, lanjut Lanang, nantinya juga akan dikaitkan dengan rekomendasi perizinan dari pihak penegak hukum serta instansi terkait demi menegakkan aturan dan menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD) Badung. PBN001
