Ket Foto: Advokat Siti Sapurah, S.H. (Ipung) menjelaskan menyerahkan surat pengantar alat bukti tambahan Tahap III kepada Kapolresta Denpasar, Senin (16/11/2026).
Tim kuasa hukum tersangka Karina Chandra (29) dan Liem Jen Lie (57) menyerahkan surat pengantar alat bukti tambahan Tahap III kepada Kapolresta Denpasar, Kombes. Pol. I Wayan Winaya, S.I.K., M.H., pada Senin (16/11/2026).
Penyerahan dokumen yang dipimpin oleh advokat Siti Sapurah, S.H. (Ipung) ini bertujuan meminta kepolisian meninjau ulang kelayakan penyidikan dalam perkara dugaan penggelapan asal-usul anak sesuai Pasal 401 KUHP.
Kasus tersebut dilaporkan oleh RSL, yang merupakan suami Karina Chandra, dengan nomor laporan LP/B/349/VI/2026/POLRESTA DPS/POLDA BALI tertanggal 8 Juni 2026.
Dalam surat pengantar bernomor 0567/16/XI/2026/IP/Dps.Bali itu, Siti Sapurah melampirkan bukti pamungkas berupa Akta Kelahiran anak bernama Vincenzo Atharva Chandra Liman dengan Nomor Akta 5171-LT-10112026-0007 yang dicetak pada 10 November 2026. Di dalam dokumen resmi negara tersebut, tercantum jelas nama Reiner Sugata Liman sebagai ayah dan Karina Chandra sebagai ibu.
Kronologi Perselisihan dan Terhambatnya Administrasi
Siti Sapurah atau yang akrab disapa Ipung menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa yang menurutnya menjadi pemicu pelaporan pidana terhadap kliennya.
Permasalahan bermula sejak 16 September 2025, ketika pelapor RSL diduga menguasai akta perkawinan milik Karina Chandra. Akibatnya, Karina diduga tidak dapat mengurus perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dari “Belum Kawin” menjadi “Kawin”.
Konflik berlanjut menjelang persalinan pada Februari 2026. Pada 11 Februari 2026, pelapor mengirimkan surat pemblokiran pengurusan akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, padahal saat itu sang bayi belum lahir.
Pelapor juga disebut diduga memaksa Karina untuk melahirkan pada 22 Februari 2026 di Rumah Sakit Balimed.
Namun, Karina mengalami kontraksi lebih awal dan melahirkan bayi laki-laki pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika dengan penjamin ibunya sendiri, Liem Jen Lie.
Penggunaan KTP lama berstatus “Belum Kawin” saat proses administrasi rumah sakit inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh pelapor pada 10 Maret 2026 untuk menuding Karina memiliki niat jahat (mens rea) menggelapkan asal-usul anak.
Sementara itu, Liem Jen Lie turut ditetapkan sebagai tersangka karena bertindak sebagai penjamin rumah sakit. Padahal, menurut tim kuasa hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit Prima Medika memperbolehkan pasien berusia di atas 21 tahun menjamin dirinya sendiri, dan bukti SOP tersebut telah diserahkan ke penyidik pada 22 Mei 2026.
“Klien kami tidak bisa mencetak KTP baru karena akta perkawinannya dikuasai pelapor sejak September 2025, dan baru dikembalikan pada 2 Oktober 2026 melalui kuasa hukum pelapor,” ungkap Siti Sapurah dalam keterangan tertulisnya.
“Begitu akta perkawinan dikembalikan, kami langsung mengurus akta kelahiran anak dan nama ayah serta ibunya tercantum lengkap. Jadi tidak ada lagi alasan menuduh klien kami menggelapkan asal-usul anak,” imbuh Ipung.
Soroti Kejanggalan Penyidikan dan Proses Perdata
Ipung juga mempertanyakan sikap penyidik Unit VI/PPA Polresta Denpasar yang dinilai mengabaikan lebih dari 30 alat bukti pembanding yang telah diserahkan pihak tersangka sejak Juli hingga Oktober 2026.
Menurutnya, dalam sidang praperadilan sempat terungkap bahwa penyidik beranggapan tidak berkewajiban melampirkan alat bukti dari pihak terlapor ke dalam berkas perkara.
“Jika penyidik hanya menggunakan dalil dan saksi dari pelapor tanpa mempertimbangkan bukti meringankan dari terlapor, seseorang akan sangat mudah dijadikan tersangka,” tegas Ipung.
Pihaknya mempertanyakan ke mana perginya puluhan alat bukti yang sudah diserahkan sebelumnya.
“Termasuk fakta bahwa KTP berstatus kawin milik klien kami ternyata sudah dicetak dan diambil sendiri oleh pelapor pada 2 Maret 2026,” katanya.
Selain itu, kuasa hukum meminta kepolisian menghormati asas prejudicial geschill sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 1 Tahun 1956 dan SEMA RI No. 4 Tahun 1980.
Pasalnya, sengketa perdata terkait hak asuh anak antara Karina dan Reiner saat ini masih bergulir di tingkat kasasi, setelah sebelumnya Karina memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolresta Denpasar agar berkenan melakukan investigasi menyeluruh atau mengizinkan dilaksanakannya gelar perkara khusus bersama Jaksa Penuntut Umum, demi mencegah terjadinya kriminalisasi dan penyidikan yang tidak objektif,” tutup Ipung.
Surat pengantar beserta bukti tambahan tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah petinggi Polri dan kejaksaan, antara lain Kapolri, Kabareskrim Mabes Polri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kapolda Bali, hingga Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar. PBN001