Ditinjau berdasarkan hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah.
KSSK meyakini paparannya di antaranya: 1. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.
Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain.
Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 April 2026.
2. Prospek perekonomian dunia makin melemah akibat konflik di Timur Tengah. Dampak konflik pada gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lainnya, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antar negara.
Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari sebelumnya sebesar 3,4% pada 2025, dengan inflasi global
diprakirakan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dari sebelumnya sebesar 4,1% pada 2025, sebagaimana prakiraan International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook edisi April 2026.
Kenaikan tekanan inflasi mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk penurunan Fed Funds Rate (FFR) di Amerika Serikat (AS).
Di pasar keuangan, volatilitas pasar keuangan meningkat dipengaruhi perilaku flight to safety investor sehingga mendorong penguatan dolar AS dan terbatasnya aliran modal global ke negara berkembang.
3. Ekonomi Indonesia tumbuh kuat, mencerminkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Ekonomi triwulan I 2026 tumbuh tinggi hingga 5,61% yoy, lebih kuat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy,didorong akselerasi belanja Pemerintah, khususnya melalui belanja prioritas yang turut mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga tumbuh
tinggi didukung oleh kepercayaan konsumen, peningkatan aktivitas ekonomi seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan didukung oleh stimulus dan bantuan sosial Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan untuk mendorong berbagai program prioritas Pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat.
Akselerasi belanja dilakukan sejak awal tahun, yang diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi pada periode berikutnya.
Investasi tumbuh tinggi didukung mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara, serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas Pemerintah.
Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 turut didukung oleh aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi (Maret: 50,1), penjualan ritel tumbuh positif (Maret: 2,4% yoy), dan neraca perdagangan melanjutkan tren surplus (Maret: USD3,3 miliar).
Efektivitas koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tecermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) non-
adjusted sebesar 11,8% yoy di Maret 2026 dan biaya dana perbankan yang semakin efisien. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,4% atau lebih, ditopang berbagai sinergi kebijakan dari Pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan.
Sinergi dalam upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi terus diperkuat antara Pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan dalam pelaksanaan program prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Satgas juga menghadirkan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Hingga April 2026 Satgas telah menggelar 8 sidang, menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
