Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Ramadhan serta Idul Fitri, Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi.
Pertemuan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar, Selasa (10/3/2026) di Kantor Walikota Denpasar.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara; dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan; Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya; Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana; Manajer Supply Chain Perum Bulog Denpasar Eko Yudi Miranto; serta perangkat daerah anggota TPID Kota Denpasar.
Dalam arahannya, Walikota Denpasar Jaya Negara memberikan apresiasi terhadap TPID Kota Denpasar serta Bank Indonesia Provinsi Bali atas sinergi, dukungan, dan pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di Kota Denpasar.
“Upaya pengendalian inflasi selama ini telah dilaksanakan secara konsisten melalui koordinasi lintas instansi serta implementasi berbagai program strategis daerah,” ucap Walikota Jaya Negara.
Pihaknya mengingatkan supaya seluruh pihak tetap mencermati dinamika global, khususnya perkembangan situasi di kawasan
Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Selanjutnya, dapat berdampak pada biaya transportasi, subsidi pemerintah, serta mendorong kenaikan harga berbagai komoditas lainnya,” terangnya.
Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui TPID Kota Denpasar, khususnya menjelang periode HBKN.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menegaskan perkembangan inflasi Provinsi Bali dan Kota Denpasar serta berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain dinamika global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang
berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
“Kami sampaikan pula outlook inflasi serta strategi pengendalian inflasi yang perlu ditempuh, baik dalam jangka pendek menjelang Nyepi dan Idul Fitri berupa pelaksanaan Operasi Pasar Murah, akselerasi kerja sama antar dan intra daerah, serta optimalisasi komunikasi publik maupun dalam jangka panjang melalui penguatan ketahanan pasokan dan koordinasi kebijakan,” ucapnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sehingga inflasi di Kota Denpasar dan Provinsi Bali tetap berada dalam kisaran sasaran sebesar 2,5±1% pada Tahun 2026.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana memaparkan perkembangan inflasi terkini dan komoditas yang menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi.
“BPS menyoroti kondisi ketersediaan bahan makanan yang belum sepenuhnya stabil akibat cuaca ekstrem serta perlunya antisipasi peningkatan permintaan menjelang hari raya Nyepi dan Idul Fitri. BPS juga menyampaikan agenda pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan dapat memperkuat basis data statistik ekonomi sebagai landasan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Perum Bulog diwakili Manajer Supply Chain Perum Bulog Denpasar Eko Yudi Miranto menyampaikan informasi mengenai ketersediaan cadangan pangan pemerintah di Bali, proses serta realisasi pengadaan pangan, serta capaian penyaluran bantuan pangan sepanjang Tahun 2025.
“Stok beras memadai, termasuk untuk kebutuhan HBKN Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri. Bulog berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah bersama perangkat daerah anggota TPID guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok,” tandasnya. PBN001/rls
Ket Foto Ist: Pemkot Denpasar, BI dan anggota TPID komitmen perkuat sinergi kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, Selasa (10/3/2026) di Kantor Walikota Denpasar.
