KET FOTO: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Wayan Puspa Negara, menyikapi persoalan di sektor pariwisata dan lingkungan yang ramai belakangan di Bali, Selasa (23/9/2025).
I Wayan Puspa Negara, S.P.,M.Si., selaku anggota DPRD Badung periode 2024-2029, mengatakan bahwa masih perlu ada gerakan konkrit dari pemerintah Bali, menyikapi persoalan lingkungan dan pariwisata di Bali.
Baru-baru ini kawasan di Bali dilanda banjir bandang. Apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka pariwisata dikhawatirkan tidak akan ada berkembang.
“Pariwisata tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, karena syarat sebuah destinasi bisa bertumbuh baik dan berkelanjutan atau sustainable tourism, ada empat: 1. Infrastruktur atau sarana, 2. Keamanan dan kenyamanan, 3. Service, 4. Promosi, termasuk juga lingkungan. Ketika lingkungan buruk, maka citra tidak akan ada, karena yang membentuk suatu destinasi adalah lingkungan,” ujar Puspa Negara yang dijuluki ‘Sang Tiger’ dan sekarang juga duduk sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung ini, dikonfirmasi pada Selasa (23/9/2025).
Di tengah perkembangan pariwisata, alam di Bali harus tetap dijaga kelestariannya. Bukti kelalaian bersama terhadap tata kelola pariwisata dan lingkungan adalah belum adanya mitigasi bencana dan lingkungan yang super sigap, apabila terjadi musibah dalam waktu cepat.
Meski Bali telah memiliki Pergub Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang berlaku adalah Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing. Akan tetapi, faktanya belum terlihat pelaksanaan dari dana PWA yang telah dikumpulkan.
“Kami mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali, pernah mengeluarkan Pergub tentang PWA, di mana rencana pungutan PWA yang ditarget setiap tahun mendapatkan Rp1 Triliun, dengan total wisatawan mencapai 6-7 Juta, yang mana (dana) akan diarahkan ke sektor lingkungan alam dan budaya. Sangat keren, tapi sampai detik ini, kita belum sempat melihat penggunaan PWA ini. Namun begitu, kami harap PWA dapat digunakan penuh untuk menyelamatkan lingkungan atau mitigasi lingkungan di tengah-tengah laju pembangunan pariwisata,” ucap pria asal Legian, Badung ini.
“Lingkungan kita yang pernah dilanda banjir pada 10 September 2025 lalu, ini membuat kita merasa miris. Ternyata kita ada abai dan tidak memproteksi lingkungan kita. Padahal kita memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS), Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung, hingga Semapadan. Semuanya ini penting untuk kita jaga bersama,” imbuh mantan Ketua LPM Legian ini.
Terdapat pula namanya Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Produktif Berkelanjutan (LPPB), hingga Lahan Perlindungan Setempat (LPS), tentunya kawasan ini tidak dapat terbangun.
“Sudah jelas, di mana dulu namanya jalur hijau. Sedangkan papan jalur hijau sekarang banyak yang tergeletak di mana-mana. Kami ingin fungsi pemerintah sebagai eksekusi, untuk menata kembali papan jalur hijau yang ‘merana’. Hal penting lainnya, adalah Law Enforcement atau penegakan hukum, yang tegas kepada yang melanggar. Sebenarnya, sudah kita apresiasi kepada pembongkaran sebelumnya di Pantai Bingin, ke depan asasnya haruslah adil dan merata. Termasuk saya turut prihatin kepada para korban banjir dan menelan korban mencapai 18 orang, serta ada yang tidak diketemukan sampai hari ini,” ungkapnya.
Puspa Negara berharap supaya pemerintah dan masyarakat memiliki kemampuan mitigasi bencana.
“Kita harus memiliki kemampuan memitigasi bencana, sehingga perlu ada perspektif infrastruktur. Misalnya, kemampuan kebutuhan atas perahu karet. Wisatawan saat dilanda banjir di daerah Seminyak Legian dan Kuta (Samigita) saat itu, harus kami selamatkan dan cepat ke bandara. Kalau ngak gitu, mereka terlambat dan tidak jadi pulang saat itu, yang bisa berdampak kepada citra pariwisata kita,” demikian papar Puspa Negara, yang pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Badung pada periode 2004-2009 dan berhasil melanjutkan jabatan pada periode 2009-2014. PBN001
