Sektor keuangan menjadi penting dibahas karena berkaitan dengan ekonomi, sosial, pariwisata, dan pembangunan masyarakat di Bali.

Darmawan selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali, berupaya menyampaikan paparan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

“Kami secara rutin melakukan kajian fiskal regional, khususnya perbendaharaan dalam melakukan media briefing, kami gabung supaya lebih efektif di pertemuan ini,” ujarnya dalam acara Bali Fiscal Insight: Sinergi APBN dan Local Taxing Power untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kamis (31/7/2025) di Aula Balai Diklat Keuangan Denpasar, Jalan Dr. Muwardi No. 8, Renon, Densel.

Darmawan mengungkapkan pertemuan juga diikuti diskusi secara online dan offline. Harapannya, mampu membahas dan menerima masukan terhadap kinerja APBN.

“Ya dibahas nanti soal kinerja APBN, terutama yang mencerminkan belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Termasuk keterkaitannya dengan pajak pusat dan daerah. Saat ini, sifatnya dinamis, misalnya dari sisi APBD meningkat, tetapi dari belanja menurun. Kita lihat seperti di tahun lalu ada Pemilu, nah tahun sekarang tidak ada (tentu belanja ada menurun). Meski ada efisiensi, tetapi belanja pegawai kan tidak turun dan tetap meningkat. Lalu, belanja barang mungkin menurun karena ada efisiensi,” paparnya, seraya menambahkan juga diundang pihak OJK, BI, dan lainnya.

Darmawan Mantan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menerangkan bahwa tetap melakukan edukasi terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Seperti di Bali, sektor pariwisata sangat memberikan pendapatan besar terhadap pajak di daerah.

“Pendapatan pajak dapat tergantung dari pendapatan ekonomi, kita ketahui ekonomi Bali dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Meski domestiknya ramai, tetapi kita terus pantau. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan pajak. Namun, tetap sustainable untuk menjadi lebih baik perekonomiannya. Beberapa telah memenuhi kewajiban pajaknya, yang lainnya terus kami ingatkan terhadap kewajibannya,” tegasnya.

Sementara itu, Muhamad Mufti Arkan, S.E, S.S.T., Ak., M.Acc., selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di masyarakat dapat terwujud, salah satunya dengan belanja rutin di tingkat regional, sehingga terjadi perputaran ekonomi secara signifikan.

“Saat ini untuk belanja masih solid dan bagus, hanya ada beberapa catatan, misalnya diangka fisik yang masih sangat rendah. Ada beberapa yang kontraksi, tetapi masih dianggap normal, seperti karena ada Pemilu dan kegiatan lainnya. Maka itu, di angka fisik ini ada yang kita cermati karena ada petunjuk teknis dari kementerian terkait yang terlambat, sehingga diberikan perpanjangan waktu untuk menyampaikan penyaluran. Jadi, belanja itu memang bagus untuk individu, kalau dalam fenomena Rojali (rombongan jalan-jalan lihat-lihat-red) nah itu masalahnya. Kalau semua melakukan itu, maka tidak akan ada pertumbuhan,” beber Mufti.

Mutfi alumni S2 Universitas Gajah Mada (Master of Accounting, tahun 2010) ini menambahkan apabila belanja masyarakat di tingkat regional daerah juga menjadi pemicu naiknya perekonomian di daerah.

“Lewat belanja yang sudah terpenuhi, uangnya ada dan uangnya tidak berkurang kecuali ada efisiensi. Kemudian, efisiensi juga nilainya tidak berkurang karena dananya beberapa dialirkan lewat belanja pusat ke bentuk yang lain, contohnya seperti ke Makan Bergizi Gratis (MBG). Kami juga berharap agar belanjanya segera disalurkan,” tandasnya. PBN001