Segera setelah dilakukan pembongkaran seng di areal persawahan subak Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, rencananya akan dilakukan pemanggilan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya dan Wabup Tabanan I Made Dirga.
Menurut informasi dihimpun di lapangan, Ketua Pansus Trap DPRD Provinsi Bali, Made Supartha mengatakan pemanggilan akan dilakukan pada Kamis (8/1/2026).
Pemanggilan Bupati Tabanan, usai turun bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertemu dengan petani dan masyarakat pada Senin (5/1/2026) di Kantor Desa Jatiluwih.
Intinya petani bersedia mencabut seng usai Pemkab Tabanan, menyiapkan moratorium khusus bagi masyarakat lokal pemilik lahan dalam menjalankan usaha di lingkungan subak Jatiluwih.
“Kami di Pansus akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), undangannya dari Bupati Tabanan atau Wakil Bupati Tabanan, dengan pihak OPD terkait. Kita RDP di DPRD Bali, rencananya pada Kamis (8/1/2026),” ujarnya, Selasa (6/2/2026).
Sementara itu, Bupati Tabanan Komang Sanjaya dalam wawancara terpisah di Desa Jatiluwih menerangkan hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat di Jatiluwih.
“Jadi kami sebelumnya telah bertemu Pansus TRAP DPRD Bali, rasanya ada lampu hijau untuk membuat moratorium khususnya untuk masyarakat lokal, di mana supaya ekonomi masyarakat tidak terdampak. Apalagi terdapat penurunan wisatawan mencapai 80 persen, akhirnya kan semuanya rugi. Khususnya, kan masyarakat setempat yang rugi, mereka yang tidak tahu menahu persoalan terkena dampak dan kerugian,” katanya.
Bupati Sanjaya mengungkapkan mengenai teknis moratorium akan dilakukan sebagai kebijakan terhadap sawah di Jatiluwih.
“Saya hadir ke sini untuk menjawab juga apa yang diinginkan masyarakat sewaktu datang ke Kantor Bupati Tabanan. Jadi saya sudah komunikasi. Astungkare, minggu-minggu ini ada moratorium yang isinya sebuah kebijakan-kebijakan yang kembali lagi bagaimana membuat Desa Jatiluwih ini menjadi lebih baik,” kata politisi senior PDIP Tabanan ini.
“Kami berharap masyarakat yang memiliki sawah khususnya, jangan ada yang mendomplengi atau arogansi. Maksudnya arogansi itu, kalau ada sawah yang bagus, mengapa membangun di tengah sawah, sangat menganggu. Walaupun itu tanah pribadi, tidak ada pekerjaan dan lainnya. Kan ada solusi-solusi tertentu. Nanti pemerintah akan ikut memberikan solusi ke depannya,” sambungnya penutup. PBN001
