Ramai diperbincangkan mengenai gaji anggota Dewan di tingkat RI, hingga di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, ditanggapi oleh Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta. Baginya, gaji dan tunjangan angggota dewan tersebut telah disesuaikan dengan keuangan daerah, serta sesuai regulasi.

“Kita mengadopsi dari regulasi, siapapun penyelenggara negara baik dari tingkat pusat maupun tingkat banjar. Itu tata kelolanya pada saat regulasi. Sepanjang regulasi itu ada, kemampuan keuangan daerah dan itu adalah hak sesuai regulasi, ya kita harus ikuti,” ujar Giri Prasta, Senin (8/9/2025) usai paripurna DPRD Bali di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Disinggung terhadap nilai angka tunjangan perumahan dan transportasi akan tetap ada? Giri Prasta menilai hal itu akan tetap ada. “Saya kira tetap ada, kenapa saya berani katakan tetap? Sebab, nanti akan tetap ada evaluasi, tetapi bagaimana dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak keluar dari regulasi. Contohnya, jika kami di eksekutif meng-nol ( 0 ) kan sesuai regulasi, kami di PTUN kan, itu adalah melakukan wewenang yang sewenang-wenang. Jadi jangan melanggar,” katanya.

Namun begitu, terhadap masukan masyarakat terhadap nilai gaji anggota Dewan di Bali, tetap akan menjadi evaluasi penting, sehingga tidak menjadi gejolak di masyarakat. “Ya tetap nanti akan ada evaluasi. Hal ini karena akan berimplikasi kepada inflasi. Seperti kenaikan bahan pokok dan lain sebagainya, kami pun ingin memberikan dan menjaga inflasi di seluruh Kabupaten di Bali. Hanya jenis cabai dan bawang merah saja yang tidak bisa diantisipasi,” ucapnya.

Hal lain disinggung Giri Prasta, tetap menjalin komunikasi dan koordinasi naik eksekutif bersama legislatif. “Sudah jalan (Evaluasi). Apa sih yang ngak bisa dikomunikasikan? Kita kan terbuka dengan siapapun,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya menekankan apabila gaji dan tunjangan anggota dewan yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat telah dikomunikasikan dengan eksekutif. “Sudah dikomunikasikan,” tegasnya. PBN001