pilarbalinews.com

Deklarasi Bersama Tolak Ormas Preman, 13 Ribu Pecalang Siap Jaga Adat Budaya Bali

Upaya memperkuat keamanan dan kenyamanan di Desa Adat, dilakukan dengan mengadakan deklarasi melibatkan 13 ribu pecalang dari 1.500 Desa Adat se-Bali.

Deklarasi bersama disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang, di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (17/5/2025).

Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali.

“Pecalang Bali sejak zaman leluhur sudah menjaga Bali, Nindihin Gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju Ormas dan berkedok Ormas,” ujar Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet.

BACA JUGA  Polemik Tanah di Serangan, Advokat Ipung Kecewa Kinerja BPN Kota Denpasar

Dalam deklarasi ada tiga poin penting disampaikan, yaitu: Menolak kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan ketertiban dan sosial dengan tindakan premanisme tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat sehingga menimbulkan keresahan dan ketegangan di tengah masyarakat Bali; Mendukung TNI/POLRI dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali; Menindak dengan tegas Ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi yang meresahkan masyarakat.

Para pecalang juga mendeklarasikan mendukung Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan wewidangan desa adat dan nindihin gumi Bali.

Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet dalam sambutannya menerangkan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait isu Ormas yang berkembang.

BACA JUGA  Soal Petruk "Diblokir" di PKB, De Gadjah: Saya Sudah Telpon Pak Gubernur

“Deklarasi ini merupakan respons atas munculnya fenomena premanisme berkedok ormas yang mulai marak di Bali,” terangnya.

Ditegaskan selama bertahun-tahun dan secara turun menurun, desa adat di Bali telah memiliki pecalang untuk menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali, hingga kolaborasi dengan TNI-Polisi.

“Kami berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif. Selain itu, berharap kepemimpinan daerah saat ini telah memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan menjaga adat dan budaya Bali,” tandasnya. PBN001