pilarbalinews.com

Bupati Mahayastra Dorong LPD Modern Dilengkapi Auditor, Jaga Akuntabilitas dan Elektabilitas Keuangan Sehat

Ket Foto: Suasana penyelenggaraan diskusi BKS LPD dan Forum Media Peduli LPD, mengusung tema: LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali, Senin (29/12/2025).

Diskusi akhir tahun 2025 bersama Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Forum Media Peduli LPD, mengusung tema diambil yakni ‘LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali’.

Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra membuka acara diskusi melalui sambutan. Ia menekankan kehadiran LPD di setiap desa sangat bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Ia menyoroti peran LPD, juga perlu memperoleh auditor sehingga keuangan LPD menjadi sehat. Terhadap LPD di Kabupaten Gianyar, ia soroti hanya memerlukan 27 orang auditor kompeten, yang ke depannya berfungsi menjaga elektabilitas keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

“Saya telah pelajari, ternyata hanya perlu 27 orang auditor untuk melakukan proses audit. Kalau bisa saya gelontor dana bantuan 2 M, pemerintah ikut urun rembuk untuk LP LPD. Jadi ada pengetahuan terkait LPD tersebut tergolong: Wajar, Wajar Tanpa Pengecualian, atau Disclaimer. Saya yakin pihak bendesa adat tidak ada waktu sebelumnya untuk memeriksa LPD di desanya, sehingga sangat perlu ada audit dan dukungan pemerintah,” ujarnya, Senin (29/12/2025).

“Minimal auditornya berasal dari alumni pihak yang berpengalaman mengaudit, dari jurusan ekonomi dan akuntasi,” imbuhnya.

Mahayastra mengatakan di era Informasi dan Teknologi (IT), LPD juga didorong untuk mengikuti perkembangan zaman. Seperti, percepatan penarikan uang nasabah, pencatatan keuangan modern, pinjaman agunan. Mahayastra juga menyoroti persoalan kejelasan akuntabilitas LPD, risiko reputasi, persaingan ketat LPD dengan bank swasta, hingga resiko hukum positif, yang semuanya bermuara terhadap kepecayaan masyarakat terhadap LPD.

BACA JUGA  Koster Resmi Serahkan SK 4.351 PPPK dan 89 CPNS Pemprov Bali

“LPD juga didorong agar mampu M-Banking, apalagi anak-anak muda sekarang sudah canggih dalam pengelolaan uang. Masih banyak LPD kita memerlukan suntikan modal. Dari itu, harus didalami lagi dan dicermati apa saja programnya, program dibuat ngak boleh berlebihan, buat program yang harus dikaji dan di verifikasi. Layak ngak harus jalan. Tapi, kalau IT itu wajib,” tegas Mahayastra.

Di hadapan peserta diskusi, Mahayastra menekankan supaya diskusi diadakan tidak saja sekedar wacana dan tukar pikiran semata. Namun, harus ada progress dihasilkan dari diskusi yang digelar setiap tahunnya.

“Ya diskusi ini saya harapkan ngak harus diskusi, tetapi harus dipertanggung jawabkan. Tidak harus sekadar wacana saja,” tuturnya.

Narasumber diskusi di antaranya: Dr. Ida Bagus Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si; Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si; Kadis PMA Provinsi Bali, IGAK Kartika Jaya Seputra, SH., MH; Akademisi, Prof. IB. Raka Suardana; CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana; Sementara itu, Moderator Nyoman Winata, SP., dan Ketua Panitia, I Nyoman Sunaya, SE.

Diungkapkan narasumber IB Dharmawijaya Mantra atau akrab disapa Rai Mantra menilai LPD harus memiliki identitas di masyarakat Bali, termasuk pengelolaan Perda secara tegas untuk LPD ke depannya.

“Ketika modernisasi itu diterapkan dalam sesuatu sistem dan tradisi, tanpa ada kesiapan-kesiapan perubahan sosial, budaya sebagai institusi, mungkin akan ada jarak di sana. Sehingga, perlu ada pemahaman ke depan, mungkin perlu dilakukan perubahan Perda, ini memberikan masukan untuk selanjutnya identitas LPD (Perda mengenai nilai dan pengetahuan LPD). Sebab, segala sesuatu kehidupan yang produktif memerlukan modal. Termasuk soal dimensi ekosistem, dimensi sosial, dan dimensi tata kelola,” tegasnya.

BACA JUGA  Dua Penghargaan Diborong PLN UID Bali, TOP CSR Awards 2025 Bintang 5 dan TOP Leader on CSR Commitment

Ditambahkan Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., mengapresiasi digelarnya diskusi BKS LPD dan Forum Media Peduli LPD, ke depannya mampu menghasilkan gagasan baru dalam pemberdayaan LPD di Bali. “Jadi saya mengapresiasi diskusi ini dan teman-teman media yang telah hadir, diskusi ini menjadi media tukar pikiran dalam meningkatkan kualitas dan identitas LPD menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Ketua Panitia Nyoman Sunaya menekankan apresiasi atas dibukanya diskusi oleh Bupati Gianyar Mahayastra, di tengah-tengah kesibukannya mampu hadir bersama para pelaku ekonomi dan LPD di Bali. “Kami sangat berterima kasih atas kesempatan diberikan dan apresiasi tinggi untuk Pak Bupati Mahayastra, sehingga dapat membuka diskusi dengan baik. Kami berharap terdapat input maupun output didapat peserta dari pembicara, sehingga diskusi menjadi lebih bermanfaat untuk kemajuan LPD,” bebernya.

Ketua PWI Provinsi Bali Wayan Dira Arsana, S.Pd., mengatakan kehadiran pers dalam mendukung ekonomi Bali, termasuk keberadaan LPD, akan terus dilakukan sehingga pers mampu ikut memajukan Bali.

“Kami harapkan pers sebagai penawar solusi untuk pembangunan yang baik, pers menjadi bagian Bali, strategi pembangunan di Bali. Sinergi dan solid bergerak membangun Bali. Semoga acara ini membawa dampak dan manfaat untuk kemajuan LPD,” tandasnya. PBN001