Ket Foto Ist: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali dari Partai Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons), menyoroti serius antrean panjang masyarakat mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali, khususnya di area Denpasar dan Badung.
Menurut Ajus Linggih sapaan akrabnya, bahwa kelangkaan BBM ini mestinya tidak terjadi di Bali sebagai kawasan pariwisata yang memiliki denyut ekonomi tinggi, bahkan Bali ramai di kunjungi wisatawan domestik dan manca negara. Pemandangan panjangnya antrean masyarakat yang mencari BBM, jelas bukan masalah biasa. Ini harus dicermati serius oleh pemerintah pusat maupun daerah di Bali.
“Jadi dari hari Kamis, Minggu lalu saya sudah berkoordinasi dengan Direksi Holding Pertamina agar kondisi Bali bisa dapat perhatian khusus. Dan tadi pagi (Selasa) kembali saya suarakan dengan Direksi Pertamina. Saya banyak liat banyak yang menyalahkan Golkar dan Ketum Bahlil. Tapi, sepengetahuan saya kelangkaan BBM hanya terjadi di Bali, sehingga ini masih merupakan tanggung jawab regional. Kementerian itu level kebijakan nasional, di mana teknis distribusi dan sebagainya itu tanggungjawab BUMN terkait,” terang Ajus Linggih, saat dihubungi Pilarbalinews.com, pada Selasa (13/10/2026) siang.
Menurut Ajus Linggih, di berbagai media sosial telah jelas tampak masyarakat antre BBM berjam-jam, rela begadang dan di bawah terik matahari. Ini merupakan persoalan pelik bagi Bali, apalagi masyarakat yang hidup dari ekonomi kelas menengah dan bawah, mereka sangat membutuhkan kendaraannya yang diisi BBM untuk bisa bekerja mencari nafkah keluarganya.
“Jelas saja ini bukan saatnya membela atau ‘mengkambinghitamkan’ siapapun. Solusi harus segera bergulir. Saya apresiasi juga Pak Gubernur sudah langsung koordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga Bali untuk percepatan,” bebernya.
Namun begitu, kinerja Pertamina Patra Niaga, baik jajaran di dalamnya, dan khususnya yang berkaitan dengan komunikasi ke masyarakat harus perlu ditingkatkan. Humas Pertamina misalnya, harus mampu memberikan informasi yang valid, cepat dan akurat kepada masyarakat. Hal ini agar tidak miskomunikasi, kebimbangan, dan ketidakpastian kepada mereka yang sudah lama mengantre di lapangan. Pergunakan akun media sosial kekinian dengan cepat dan sigap dalam menyalurkan kabar terbaru di masyarakat.
“Saya yakin dan berharap Pertamina Patra Niaga khususnya region Bali bisa antisipasi lebih baik ke depannya. Karena kerugian masyarakat juga bagian dari kerugian negara, bukan hanya dari APBN,” tegasnya. PBN001
