Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, SH., S.IK., MH., menanggapi situasi lalu lintas yang kerap disampaikan masyarakat melalui media sosial.
Hal ini terkait uji coba rekayasa lalu lintas satu arah di Kerobokan Kelod, Badung, yang memperoleh beragam tanggapan. Meski demikian, uji coba rekayasa bertujuan baik dalam mengurai kemacetan yang selama ini terjadi pada jam berangkat kerja pagi hari dan pulang kerja sore hari.
“Jadi sempat dibahas (Pertemuan dengan Bupati Badung-red) kebijakan satu arah ini, dampaknya juga beliau sampaikan. Ada penolakan tiga banjar. Ya inilah dilemanya kita sebagai pimpinan daerah, dalam mengambil kebijakan tentunya akan ada pro dan kontra. Tapi, itu pastinya sudah dikaji terhadap kepentingan yang lebih besar sebagai pertimbangan. Namun, ini terus berproses dan dikaji seberapa manfaatnya untuk kepentingan umum,” ujar AKBP Joseph Edward, di sela-sela pertemuan dengan awak media, Selasa (20/1/2026).
Sebelumnya, Pemkab Badung melalui Dishub Badung, semula berupaya mengurai kemacetan, di mana lalu lintas satu arah menekan waktu tempuh rata-rata berhasil ditekan hingga 78 persen, sementara kecepatan kendaraan melonjak lebih dari lima kali lipat.
Ditambahkan AKBP Joseph Edward, menilai bahwa kebijakan one way masih diberlakukan dan waktunya belum diketahui sampai kapan. Hal ini dapat ditinjau kembali melalui diskusi dengan Bupati Badung.
“Beberapa kali Kasatlantas kami juga mengikuti diskusi bersama Pak Bupati Badung. Memang kebijakan itu (one way) diperpanjang. Tapi, belum tahu ya sampai kapan. Saya rasa akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam rapat ke depannya, kalau kebijakan itu diteruskan agar ada solusi dari pemerintah daerah,” bebernya.
Sedangkan, AKBP Joseph Edward juga menanggapi informasi terhadap omzet pedagang yang menurun akibat terdampak one way di Kerobokan Klod. Ia menilai
“Apakah ada alternatif tempat untuk mereka (pedagang), itu nanti akan disampaikan sebagai saran kepada pemerintah daerah. Namun, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan lebih besar, ini yang perlu diedukasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat memahami bahwa kebijakan itu diambil, untuk kepentingan yang lebih besar. Banyak hal seperti ini, sehingga perlu dikomunikasikan intens ke masyarakat,” tandasnya. PBN001
